Rwanda Musnahkan 55 Ton Amunisi

Kigali, (Antara Sumbar) - Rwanda memusnahkan 50 ton lebih senjata usang dan berlimpah dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Rwanda melalui kemitraan dengan Pusat Regional mengenai Senjata Ringan di Wilayah Danau Raya, Tanduk Afrika dan Negara Berbatasan (RECSA).

Tujuan operasi itu ialah untuk membebaskan negara Afrika Timur tersebut dari senjata berbahaya dan membatasi kejahatan di masyarakat.

Amunisi yang dibakar di Barak Militer Gabiro itu di Kabupaten Nyagatare TImur meliputi granat dan bom sejalan dengan anti-penyebaran Senjata Ringan dan Senjata Kecil Terlarang (SALW).

Ketika berbicara kepada wartawan tak lama setelah pemusnahan itu pada Kamis (28/7), Theoneste Mutsindashayaka, Sekretaris Pelaksana RECSA, mengatakan pemusnahan tersebut bertujuan menghapuskan volume senjata berbahaya yang tak lagi diperlukan dan telah kedaluwarsa.

"Jika semua senjata ini tidak dimusnahkan, senjata ini akan lebih berbahaya buat penduduk ketimbang kerusakan lingkungan hidup kecil yang bersumber dari pemusnahannya. Kita telah melihat peledak yang ditanam melukai dan membunuh orang," kata Mutsindashaya, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Pemusnahan senjata tersebut adalah kegiatan rutin di Rwanda sejak 1994. Sebanyak 52.807 ton amunisi dan senjata dimusnahkan dari gudang RDF.

Menurut RECSA, Afrika kehilangan sebanyak 18 miliar dolar AS setiap tahun akibat konflik bersenjata.

Pada Februari 2011, hampir 26 orang tewas dan lebih dari 300 orang lagi cedera akibat ledakan senjata yang sudah kedaluwarsa di Kamp Militer Gombo le Mboto di Dar es Salaam, Tanzania.

Pada April 2012, sebanyak 200 orang tewas ketika senjata yang disimpan meledak di Brazzaville, Ibu Kota Republik Kongo.

RECSA adalah organisasi antar-pemerintah yang didirikan pada Juni 2005. Organisasi itu memiliki mandat untuk menangani penyebaran SALW gelap dan menyedikan lingkungan yang mendukung bagi pembangunan berkelanjutan di negara anggotanya.

Anggota RECSA saat ini meliputi Rwanda, Kenya, Burundi, Tanzania, Ethiopia, Somalia, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo (DRC), Djibouti, Eritrea, Seychelles, Sudan, Uganda dan Sudan Selatan. (Xinhua-OANA)