Presiden Tampung Keluhan Pegiat Seni Perfilman

id jokowi, persoalan, perfilman

Presiden Tampung Keluhan Pegiat Seni Perfilman

Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para pegiat seni terutama yang bergerak di bidang perfilman ke Istana Negara Jakarta untuk menampung keluhan dan masukan dari mereka.

Presiden Jokowi memanggil para pekerja seni ke Istana Negara, Jakarta, Selasa, untuk makan siang bersama.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf yang mendampingi Presiden Jokowi pada kesempatan itu mengatakan Presiden ingin mendengarkan langsung keluhan, aspirasi, dan cita-cita pekerja seni.

"Pertama, sebetulnya bukan hanya pendidikan film yang kurang tapi yang paling penting bagi mereka adalah policy kebudayaan, kebijakan kebudayaan nasional. Ini supaya masyarakat, tokoh politik, penegak hukum, businessman punya pemahaman atau perspektif yang benar bahwa film adalah media kalau di Amerika itu sebagai senjata," katanya.

Ia mencontohkan ada dua senjata di Amerika, yaitu senjata yang sebenarnya dan senjata lain adalah film.

Pada kesempatan itu, Triawan mengatakan Presiden telah memintanya untuk berkoordinasi dengan Mendikbud untuk menerapkan aspirasi pegiat seni perfilman di Indonesia.

Aktor senior Roy Marten setelah bertemu Presiden mengatakan ia mengusulkan agar dibuat sebuah museum untuk film dan musik di Jakarta secara modern.

"Sehingga seluruh anak bangsa bisa menonton film tahun berapa saja, musik tahun berapa saja. Yang trendi gitu," katanya.

Sementara pelawak tunggal Ernest Prakasa mengatakan dalam pertemuan itu Presiden lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat perfilman.

"Lebih menyerap aspirasi dari masyarakat perfilman, berbicara bahwa film itu kalau mau disimpulkan film bukan sekadar industri yang menjual benda seni. Tapi film itu sebuah sarana sosialisasi budaya, apalagi berjalan seiring dengan revolusi mental," katanya.

Hal itu berarti bahwa melalui film seseorang bisa menyampaikan banyak hal, tentang hal-hal yang positif, keberagaman, nasionalisme dan sebagainya.

"Jadi lebih mengingatkan Pak Presiden sudah sewajarnya film diberikan urgensi yang tinggi, karena ini bukan sekadar produk industri, tapi senjata kebudayaan," kata mantan Ketua Komunitas Stand Up Indonesia itu.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Ekonomi Kreatif itu hadir para insan perfilman meliputi aktor, sutradara, hingga produser film. (*)