Padang, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Osman Ayub mengatakan kerjasama pemerintah setempat dengan pihak Damri harus jelas terkait adanya tambahan 10 bus Damri untuk Trans Padang yang akan dioperasikan di daerah itu.
"Walaupun merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan, tentu untuk pelaksanaan di daerah harus ada kejelasan antara pihak pemkot dengan Damri," kata dia di Padang, Senin.
Menurutnya, petunjuk langsung memang dari kementerian dan dioperasikan Damri, namun di tingkat daerah diperlukan pengawasan operasional dan letaknya di dinas terkait yakni Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat.
"Perjelas bagaimana kesepakatannya, apalagi tujuan utamanya ialah pemaksimalan pelayanan pada masyarakat," tegasnya.
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim menyampaikan laporan terkait penambahan 10 bus Trans Padang itu sudah sampai di komisi tersebut dan pihaknya akan segera memanggil Damri dan Dishubkominfo.
"Ini dalam rangka pemanfaatan bus Damri itu, apalagi 10 unit hibah dari kementerian itu sudah ada di poolnya," ujarnya.
Ia menegaskan, salah satu indikator kota yang baik ialah terkait sektor transportasinya yakni tidak ada lagi penumpukan masyarakat dalam bertransportasi atau arus lalu lintas di daerah setempat benar-benar lancar.
Hal itu dalam penerapannya tentu didukung dengan sarana prasarana yang lengkap, sama halnya dengan penambahan 10 bus Trans Padang tersebut.
Menurutnya, belum dioperasikannya bus tersebut, bisa saja dikarenakan ada beberapa permintaan Damri ke pemerintah kota yang perlu didudukan bersama atau disepakati.
"Perlu dikaji pula kontribusi pada daerah jika bus itu dikelola oleh Damri, bukan pemerintah setempat," ujarnya.
Sementara Kepala Dishubkominfo Kota Padang, Dedi Henidal menyampaikan, adanya tambahan 10 bus Damri untuk Trans Padang itu sudah menjadi komitmen dengan Kementerian Perhubungan dan memang harus dioperasikan.
"Itu kan hibah sebagai angkutan, jadi memang harus dioperasikan," katanya.
Namun, menurutnya, terkait kerjasama antara Damri dengan pihak pemkot setempat, belum ada surat tertulis dari Damri.
Ia menegaskan, jika sudah ada kejelasan pengelolaannya, baik itu di Damri ataupun di Pemkot Padang, tentu pihaknya dapat menentukan kebijakan ke depannya.
Apalagi jika memang Damri tidak bisa mengoperasikan, lalu dialihkan ke pemkot, lanjutnya, tentu jelas jalan keluarnya termasuk dengan mengajukan anggaran ke DPRD setempat.
"Semakin cepat kejelasan terkait pengelolaannya, maka semakin cepat pula pelayanan pada masyarakat dapat dimaksimalkan," ujarnya. (*)
Terkait Trans Padang, Legislator: Kerja Sama Pemkot-Damri Harus Jelas
Bus Trans Padang - (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra) ()
