DPRD: Penerapan Sekolah Sehari Penuh Perlu Kajian

id sekolah

DPRD: Penerapan  Sekolah Sehari Penuh Perlu Kajian

Ilustrasi. (Antara)

Padang, (Antara Sumbar ) - DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menilai penerapan sekolah sehari penuh di daerah itu masih perlu kajian terkait mulai diterapkannya kebijakan tersebut di 500 sekolah Indonesia pada tahun ajaran 2017/2018.

"Kalau untuk penerapan di Padang, perlu dipelajari dan dievaluasi terlebih dahulu. Ini perlu disesuaikan dengan faktor budaya, agama serta adat daerah setempat," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Surya Jufri di Padang, Selasa.

Ia mengemukakan banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait sekolah sehari penuh itu.

"Anak-anak akan belajar sehari penuh, tentu mereka akan jenuh. Belum lagi faktor-faktor lain yang tentu memberi dampak positif dan negatif tertentu," tambahnya.

Menurutnya, waktu belajar di sekolah yang diterapkan sehari penuh tentu harus dikaji pula dari dampak psikologis anak, dampak terhadap lingkungan serta hubungan antara anak dengan keluarga, tetangga ataupun masyarakat sekitar.

Apalagi, ujarnya, di Kota Padang biasanya anak-anak pergi mengaji pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB sehingga hendaknya kebijakan tersebut tidak mengganggu atau berbenturan dengan budaya, adat serta norma di daerah.

"Kalau di sekolah seharian, kapan anak-anak akan pergi mengaji. Di tambah pula pada malam hari atau mulai Magrib, mereka seharusnya sudah berada di rumah untuk mengulang pelajaran dan berinteraksi dengan keluarga," jelasnya.

Selain itu, faktor kesehatan anak juga harus dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan tersebut. Jangan sampai anak rentan sakit karena padatnya kegiatan di sekolah setiap harinya.

Ia menyampaikan jika memang pada akhirnya sekolah sehari penuh juga harus diterapkan di Kota Padang pada tahun ajaran 2017/2018 maka perlu kejelasan terkait penambahan materi pelajaran baik itu sains, muatan lokal ataupun ekstakulikuler.

Senada dengan hal itu anggota Komisi IV DPRD Padang, Dian Anggraini mengatakan kebijakan pemerintah membuat program sekolah sehari penuh itu sebenarnya membuat sebagian siswa dan orang tua mengeluh karena hal tersebut dinilai berlebihan dalam dunia pendidikan.

"Harus jelas dulu aturannya dan jelas menfaatnya. Jangan nantinya malah membuat anak cepat jenuh dan kurang interaksi sosial. Apalagi jika masa bermain ada jadi terganggu akan berdampak pada psikologis," ujarnya.

Bahkan, tambahnya, otak manusia termasuk anak cenderung hanya dapaat menerima pembelajaran lima jam dalaam sehari sehingga sekolah sehari penuh dapat mengganggu kesehatan anak.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy saat memberikan kuliah umum di Padang beberapaa hari lalu menyebutkan sebanyak 500 sekolah di Indonesia akaan menerapkan sekolah sehari penuh secara nasional dengan sistem percontohan mulai tahun ajaran 2017/2018.

Ia menyampaikan hal itu bertujuan membentuk karakter siswa serta menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak, apalagi kondisi ideal pendidikan ialah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi.

Dua aspek tersebut ialah pendidikan karakter dan pengetahuan umum. Menurutnya, pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), siswa mendapatkan pendidikan karakter 80 persen dan pengetahuan umum 20 persen.

Kemudian pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), pendidikan karakter bagi siswa terpenuhi 60 persen dan pengetahuan umum 40 persen.

"Namun, sekolah sehari penuh bukan berarti siswa belajar seharian di sekolah. Melainkan program ini memastikan siswa mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter seperti ekstrakurikuler," jelasnya.