Jakarta, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan pemerintah perlu fokus membenahi bangunan sekolah yang rusak dalam tiga tahun sisa waktu Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Tiga tahun ke depan pemerintah harus mengejar pembenahan infrastruktur (pendidikan)," kata Fahira ditemui di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jakarta, Kamis.
Senator DKI Jakarta tersebut berpendapat pula bahwa pemerintah juga perlu memerhatikan masalahh mental anak dan sumber daya manusia guru.
"Masalah mental anak dan SDM guru juga perlu diperhatikan, karena hal tersebut juga masih jauh dari sempurna," kata Fahira.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp420 triliun. Sekitar Rp39,8 triliun diperuntukkan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
"Sementara sekitar 65 persen turun ke daerah. Nah, di situ untuk pembangunan fisik. Kemdikbud sendiri hanya melakukan pembangunan fisik yang sangat terbatas dan darurat," lanjut dia.
Muhadjir mengatakan pembangunan sekolah rusak harus dilakukan secara bersama dengan pemerintah daerah.
Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengatakan Indonesia mengalami "panen" sekolah rusak terutama Sekolah Dasar Inpres yang dibangun masif beberapa dekade lalu.
Dia mengatakan jumlah sekolah rusak lebih dari 40.000 atau sekitar 1,17 juta ruang kelas.
Kemdikbud menargetkan pada 2017 melakukan rehabilitasi sebanyak 42.000 ruang kelas, renovasi sebanyak 305 sekolah, dan pembangunan 221 unit sekolah baru. (*)
DPD: Pemerintah Perlu Fokus Benahi Sekolah Rusak
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris. (Antara)
