Pakar: Perlu Koordinasi Pemerintah-Perbankan Terkait Penyaluran KUR

id KUR

Pakar: Perlu Koordinasi Pemerintah-Perbankan Terkait Penyaluran KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Antara)

Padang, (Antara Sumbar) - Pakar Ekonomi dari Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat Syafrizal Chan menilai perlunya koordinasi antara pemerintah dan perbankan yang ditunjuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).


"Setelah KUR disalurkan perbankan, pemerintah seharusnya melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM tersebut, agar usahanya tumbuh dan berkembang," katanya di Padang, Kamis.

Jika usaha pelaku UMKM berkembang akan membantu nasabah bank yang menyalurkan KUR tersebut untuk dapat membayar pinjamannya.

Ia menilai koordinasi dalam pembinaan ini yang selama ini kurang jelas, sehingga pinjaman KUR oleh pelaku UMKM macet dan tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Pola pembinaan ini harus diperbaiki, begitu UMKM diberi pinjaman maka pemerintah bertugas melakukan pembinaan agar usahanya berkembang, karena jika usaha mereka berkembang maka kemiskinan akan berkurang, tambahnya.

UMKM yang sudah berkembang dengan baik, kata dia, akan membutuhkan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Kemudian ia menyarankan pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dalam membuat produk agar konsumen tertarik.

Sementara Koordinator Pendamping Pelaku UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Taufik mengatakan pihak perbankan selama ini sangat tertutup ketika diminta daftar nasabah peminjam dana KUR.

Padahal informasi nasabah yang diberi pinjaman KUR oleh perbankan sangat dibutuhkan untuk dapat diberi pembinaan.

"Jika data tidak diberikan perbankan, maka akan sulit untuk mengetahui UMKM mana saja yang diberi pinjaman agar bisa diberi pembinaan," katanya. (*)