Pariaman, (Antara Sumbar) - Ketua DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat, Mardison Mahyuddin mengajak masyarakat untuk mengawasi pungutan liar yang kerap dilakukan oleh oknum di instansi pemerintah.
"Masyarakat jangan takut, apabila menemukan bentuk pungutan di luar ketentuan laporkan saja kepada pimpinan instansi tersebut," katanya di Pariaman, Senin.
Ia mengingatkan seluruh instansi pemerintah agar tidak melakukan tindakan tidak terpuji tersebut karena dapat mencoreng nama baik daerah.
"Aparatur Sipil Negara merupakan contoh nyata bagi semua kalangan, terutama masyarakat. Apa bila ada oknum yang terbukti bermain maka hal tersebut wajib ditindaklanjuti," tegasnya.
Pemerintah pusat melalui Presiden telah menegaskan akan menumpas tegas bentuk pungutan liar apa pun di instansi pemerintah.
Ia juga menegaskan secara langsung akan turut mengawasi instansi pemerintah atau pelayanan publik yang berkemungkinan melakukan pungutan liar.
Menurutnya dalam hal penindakan peran Inspektorat sangat besar untuk mengawasi kinerja pemerintah, karena tidak selamanya kepala daerah mampu secara langsung turun ke lapangan.
"Sejauh ini memang belum ada ditemukan kasus pungutan liar, baik yang diawasi pemerintah maupun laporan dari masyarakat langsung," ujar politisi partai Golongan Karya tersebut.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta satuan Profesi dan Pengamanan (Propam) baik di Mabes Polri maupun Polda dan Polres untuk merazia kantor Samsat dan Satpas SIM di seluruh Indonesia, demi mengecek kualitas pelayanan dan pemberantasan pungli di bagian badan pengelola izin mengemudi kendaraan itu.
"Saya sudah perintahkan Propam untuk bertindak (merazia) Satpas SIM dan Samsat di seluruh Indonesia," kata Tito.
Tito menyebutkan langkah ini sebagai upaya memberantas budaya suap dan pungli di tubuh Polri sesuai dengan program kerja yang dicanangkannya yakni profesional, modern dan terpercaya (Promoter). (*)
DPRD Ajak Masyarakat Awasi Pungli di Pemerintahan
Ilustrasi - pungutan liar.
