Padang, (Antara Sumbar) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyatakan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) tidak menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia.
"Masalah kesehatan tidak akan selesai dengan menambah masa pendidikan dokter," kata Sekretaris IDI Sumbar, dr. Harefa Sp. PD ketika dihubungi di Padang, Selasa.
Ia menjelaskan DLP merupakan program pendidikan untuk dokter umum yang akan dijadikan sebagai dokter pertama di layanan tingkat pertama, artinya lulusan dokter umum yang ada oleh fakultas kedokteran di Indonesia tidak berkompeten untuk melakukan layanan tingkat pertama.
"Itu IDI yang tidak setuju, berarti kalau memang dianggap tidak berkompeten jangan disekolahkan lagi untuk pendidikan dokter layanan primer," tegasnya.
Ia mengutarakan seharusnya pemerintah membenahi fakultas kedokteran yang ada, lalu memperbaiki sarana pendidikan, kata dia saat ini dari 100 persen fakultas kedokteran yang ada di Indonesia hanya beberapa persen yang memiliki akreditasi A dan B.
"Sebagian besar masih berakreditasi C dan belum terakreditasi, wajar mutu pendidikan jadi turun, tapi apakah semua itu dapat selesai dengan menambah sekolah dokter lagi," tambah dia.
Kemudian, kata dia permasalahan di layanan primer bukan dari segi kompetensi dokter tetapi lebih kepada sarana dan prasarana dilayanan tersebut yang tidak memadai.
Ia mencontohkan ketika pasien pada layanan tingkat pertama seperti puskesmas banyak dirujuk ke rumah sakit hal itu bukan dikarenakan dokter tidak kompeten, tetapi karena fasilitas dilayanan itu tidak mendukung.
"Peralatan tidak lengkap dan tidak memadai, obat tidak tersedia, sarana laboratorium apalagi," kata dia.
Menurutnya seharusnya pemerintah menyelesaikan permasalahannya itu dari akarnya karena secara kompetensi dokter umum di Indonesia berkompeten untuk melakukan layanan primer karena didik untuk itu.
"Cuma mereka tidak di dukung sarana dan prasarana, makanya masih kurang optimal pelayanan ditingkat primer itu," ujar dia.
Ia menambahkan IDI secara tegas menolak program pendidikan dokter layanan primer karena hal itu bukan hanya mempersulit dokter, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya dari masalah kesehatan itu sendiri. (*)
Berita Terkait
Gubernur: Sumbar masih kekurangan dokter
Minggu, 19 November 2023 18:22 Wib
Pemkot Pariaman dorong IDI terus bekerja ikhlas
Senin, 13 November 2023 14:34 Wib
IDI Pasaman Barat berikan layanan kesehatan gratis kepada warga
Kamis, 2 November 2023 18:00 Wib
Kolaborasi IDI, PMI dan Dinkes Pasbar adakan sunatan massal di Panti Asuhan Al Ikhlas
Senin, 9 Oktober 2023 17:38 Wib
IDI Pasaman Barat berikan pengobatan gratis korban banjir
Minggu, 24 September 2023 17:28 Wib
IDI Pasaman Barat siap bersinergi tingkatkan derajat kesehatan (Video)
Rabu, 2 Agustus 2023 14:59 Wib
BSMI dan IDI Kota Padang obati pengunjuk rasa konflik agraria
Rabu, 2 Agustus 2023 9:04 Wib
Bupati Tanah Datar minta tenaga kesehatan peka terhadap lingkungan sekitar
Rabu, 24 Mei 2023 18:18 Wib