Bukittinggi Prioritaskan Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur

id pariwisata

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), memprioritaskan pengembangan pariwisata dan pembangunan infrastruktur yang disampaikan dalam rancangan peraturan daerah (ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi usai rapat paripurna terkait ranperda itu di Bukittinggi, Kamis mengatakan, pada 2017 pemerintah akan melakukan kegiatan pembenahan di objek wisata termasuk pembangunan infrastruktur yang tentu akan berkaitan dengan pariwisata.

"Di samping itu akan mengikuti pengembangan bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, perdagangan, kesehatan serta infrastuktur lain seperti kantor DPRD yang di 2017 akan dilakukan persiapan untuk detail engineering design (DED)," ujarnya.

Dalam APBD 2017, diestimasikan pendapatan daerah sebesar Rp587,6 miliar yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp91,2 miliar, dana perimbangan sebesar Rp475,3 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp21 miliar.

Kemudian kebijakan belanja daerah tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp723,7 miliar, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp248,9 miliar dan belanja langsung sebesar Rp474,7 miliar.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp70,2 miliar dan pencairan dana cadangan sebesar Rp70,8 miliar. Sementara alokasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp5 miliar sehingga pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp136 miliar.

"Artinya terjadi keseimbangan karena defisit dari rencana pendapatan dan belanja tertutupi oleh pembiayaan daerah," katanya.

Sementara Ketua DPRD setempat Beny Yusrial mengatakan pihaknya mengapresiasi RAPBD 2017 yang telah disampaikan pemerintah karena manfaatnya kembali ke masyarakat.

"Secara umum DPRD mengapresiasi kenaikan PAD tahun 2017 menjadi sebesar Rp91,2 miliar dari sebelumnya Rp72,8 miliar tahun 2016. Namun kami tetap memberikan beberapa perhatian seperti perlunya pemerintah melakukan riset ulang terkait sumber pendapatan daerah dan melakukan inovasi untuk mewujudkan target PAD itu," jelasnya.

Ia menerangkan, pembahasan APBD segera dilakukan oleh Badan Anggaran bersama pemerintah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (*)