Kejati Sumbar Selamatkan Rp1,3 Miliar dari Kasus Korupsi

Padang, (Antara Sumbar) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar), berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1,3 miliar dari kasus korupsi yang ditangani 2016.

"Hingga saat ini kami berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1,3 miliar, berasal dari Uang Pengganti (UP) yang dikenakan pada kasus korupsi," kata Kepala Kejati Sumbar Diah Srikanti di Padang, Jumat.

Sementara pada 2015, katanya, pihak Kejati Sumbar berhasil menyelematkan keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar.

Ia merinci sejak Januari 2016 pihaknya menyelidiki sebanyak 35 perkara korupsi, penyidikan sebanyak 32 perkara dan di tingkat penuntutan sebanyak 23 perkara.

Saat ditanyai tentang proses sejumlah kasus korupsi yang penyelidikannya lebih dari satu tahun, dia mengatakan masih tetap dilanjutkan.

Beberapa kasus tersebut adalah dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Cabang Utama Bank Nagari Padang. Bahkan dalam kasus itu pihak kejaksaan telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp1,4 miliar.

Lalu kasus dugaan korupsi waterboom Malibo Anai, Padangpariaman, yang telah dilakukan penyelidikan sejak Juli 2014.

Diah membenarkan bahwa Standar Operasional (SOP) dalam memproses suatu kasus adalah tiga bulan ditambah perpanjangan.

"Itu untuk pemrosesan kasus biasa. Jika terdapat hambatan bisa dilakukan perpanjangan, dan itu dilaporkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung)," katanya.

Sementara Asisten Pidana Khusus Kejati Dwi Samudji, saat ditanyai jumlah kasus korupsi yang dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ia mengatakan terdapat satu kasus.

Hanya saja ia enggan menyebutkan secara rinci kasus yang dihentikan tersebut.

"Satu kasus dan itu juga telah diekspos di Kejagung," katanya singkat.

Diah menegaskan bahwa dirinya yang baru menjabat sebagai Kajati Sumbar pada November 2016, berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi yang ada di daerah itu.

"Kami memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, dan menuntaskan kasus-kasus yang menunggak. Termasuk yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari)," tegasnya. (*)