Senin, 27 Februari 2017 - 31 Jumadil Awwal 1438 H

Mereka Berperang Melawan "Hoax"

turnback hoax
Padang (Antara Sumbar ) - Dalam satu bulan terakhir setidaknya terdapat enam informasi "hoax" atau palsu beredar di lini massa menyebar lewat media sosial mulai dari facebook, grup whatsapp, dan lainnya.

Informasi hoax yang beredar tersebut mulai dari sumpah Nusron Wahid terkait aksi 212 yang menyatakan siap diludahi mukanya jika peserta aksi lebih dari 1.000 orang, info kemarau panjang hinga tahun 2022 oleh BMKG, pesepak bola Ronaldo yang menyumbang Rp40 miliar bagi korban pesawat jatuh, poling cagub terfavorit KPUD Jakarta, ibadah gereja HKBP Filadelfia terganggu speaker hingga vaksinasi murid SD yang menyebabkan menopause dini.

Belum lagi soal informasi pencopotan panglima TNI, ajakan menarik uang secara massal di ATM, hingga penaikan tarif pajak kendaraan bermotor yang berseliweran dan dengan bebas masuk ke ruang privat tanpa penyaring.

Pesatnya perkembangan telepon pintar membuat publik semakin mudah mengakses beragam informasi dan berita hanya dalam genggaman tangan, namun imbasnya informasi palsu ikut tersebar dengan mudah yang bagi sejumlah orang malah diyakini sebagai kebenaran.

Bahkan tidak sedikit tokoh masyarakat, institusi negara, dan ormas menjadi korban dari penyebaran informasi 'hoax' tersebut. Ironisnya, informasi itu juga disebarkan oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan dijadikan referensi oleh media massa.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hilmar Farid bahkan menyatakan banyak profesor maupun doktor atau kalangan akademis yang percaya pada "hoax".

"Pengaruh media sosial memang luar biasa, tinggal kasih foto dan judul langsung menyebar berita 'hoax' tersebut," ujarnya.

Mereka yang percaya pada kabar bohong tersebut, lanjut dia sebagian besar adalah generasi transisi. Generasi yang lahir belum bersinggungan dengan teknologi dan ketika dewasa mulai kenal dengan teknologi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kominfo pada 2015, diketahui yang menjadi korban berita bohong maupun pesan singkat penipuan malah orang-orang yang mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi.

"Malah anak-anak yang lahir sudah bersinggungan dengan teknologi, tidak mudah percaya dengan kabar bohong itu. Anak-anak itu lebih selektif karena bisa melacak sumber berita itu dengan teknologi."
Kabar bohong tersebut, juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membenarkan opininya terhadap suatu hal. Hilmar menyebut bahwa mereka bukan mencari informasi tetapi konfirmasi.

Maraknya berita bohong ini juga menjadi perhatian Kepala Negara yang mengeluarkan maklumat agar dilakukan evaluasi terhadap media daring yang sengaja memproduksi berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif dan mengandung fitnah.

Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) saat ini terdapat 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia atau sekitar 52 persen dari total jumlah penduduk dan 100 juta di antaranya menggunakan telepon pintar.

Beberapa informasi 'hoax' yang viral di media sosial juga telah memicu keributan, bahkan merembet menjadi kerusuhan fisik, seperti kasus pembakaran tempat ibadah. Hal ini tidak hanya menguras energi, tetapi juga sangat berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Bergentayangnya kabar burung yang cenderung berisi fitnah di internet tersebut membuat sekelompok orang terpanggil mendeklarasikan Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah sebagai bentuk perlawanan terhadap banyaknya informasi palsu yang beredar.

"Kami melihat peredaran informasi "hoax" kian sporadis dan menjadi sangat tidak terkendali," kata Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah Septiaji Eko Nugroho.

Ia menilai kondisi tersebut sudah mulai berbahaya dan harus diantisipasi agar tidak banyak masyarakat yang mudah termakan informasi "hoax".

"Jika dibiarkan berlarut-larut amat mungkin terjadi perpecahan sesama anak bangsa," ujarnya.

Ia menjelaskan "hoax" merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

"Hoax" juga bisa diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar," katanya.

Ia melihat penyebaran "hoax" mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia karena sifatnya yang memungkinkan akun anonim untuk berkontribusi, juga setiap orang tidak peduli latar belakangnya punya kesempatan yang sama untuk menulis.

Akhirnnya celah ini oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, digunakan dalam konteks negatif yaitu menyebarkan fitnah, hasut dan "hoax", katanya.

Hal ini semakin parah ketika musim pemilu, media sosial di satu sisi digunakan untuk ajang kampanye positif, namun banyak yang menggunakan untuk kampanye negatif, lanjut dia.

Menurutnya maraknya peredaran informasi "hoax" dipicu dua motif yaitu ekonomi dan politik. Ada situs-situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin, dengan membuat berita penuh sensasi yang pada ujungnya pengelola akan mendapatkan uang dari pihak google.

Selain itu ada juga yang motifnya untuk menyalurkan aspirasi politik melalui media sosial dengan membuat kabar palsu, lanjutnya.

Lebih lanjut, ternyata level pendidikan seseorang tidak membuatnya kebal terhadap 'hoax'. Ada yang pendidikan dosen alumni perguruan tinggi luar negeri ternama, meski sangat ahli dalam bidangnya, namun bisa termakan 'hoax' dalam bidang lain.

Ada juga tokoh agama, sangat alim, disegani oleh jamaah, namun ada kala terjebak menyebarkan berita hoax. Apalagi masyarakat umum yang kadang belum paham kaidah untuk mengonfirmasi kebenaran sebuah berita.

Langkah awal yang dilakukan Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah adalah menggalang deklarasi di daerah serta melakukan kampanye masif untuk melawan hoax serta pembersihan media sosial dari konten negatif.

Pada 8 Januari 2017 secara resmi dideklarasikan Relawan Anti Hoax pada enam kota di Tanah Air yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Wonosobo.

Ia mengatakan akan terus bersinergi dengan seluruh komponen mengalakkan kampanye cerdas menggunaan media sosial dan menghentikan "hoax". Tidak hanya Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia juga sudah merilis layanan pelaporan berita palsu bernama Turn Back Hoax.

Dosen Komunikasi Universitas Andalas (Unand) Padang, Dr Asmawi berpesan sebelum menyebarkan berita ke media sosial, sebaiknya masyarakat meneliti kebenarannya terlebih dahulu karena bisa jadi berita yang disebarkan palsu atau 'hoax'.

"Masyarakat bisa melihat kebenaranya melalui sumber berita serta membandingkannya dengan media massa yang terpercaya," kata dia
Ia mengingatkan masyarakat jangan mudah cepat percaya kepada berita dari media yang sumbernya tidak jelas, karena dapat menimbulkan fitnah dan kegaduhan.

Jika melihat suatu berita di media sebaiknya baca sampai selesai, dan jika berita tersebut ditemukan pada media yang terpercaya maka bisa disebarkan, kata dia berpesan.

"Meskipun sumbernya dapat dipercaya, masyarakat tetap harus menyaring informasi dari berita tersebut, karena terkadang ada berita yang dipublikasikan mengandung unsur politik, serta kepentingan yang dapat mempengaruhi kepercayaan kepada seseorang," ujarnya.

Biasanya berita-berita yang mengandung unsur politik ini berasal dari media yang mementingkan uang ketimbang memikirkan dampaknya ke depan, lanjutnya.

Masyarakat juga dituntut dapat memilih media massa yang dapat mencerdaskan, bukan media yang menyebarkan informasi berisi unsur kepentingan, apalagi menyesatkan.

Sejalan dengan itu tokoh pers Nasional, Parni Hadi, mengupas tentang "Hoax, hoax dan hooaak, hooeek" dalam tulisannya menilai timbulnya berita "hoax" karena saat ini manusia memasuki zaman kebebasan informasi tanpa batas .

"Informasi dalam bentuk tulisan, gambar dan suara dapat menyebar luas dengan mudah di media sosial karena tanpa ada hambatan teknis, penyaringan norma, etika moral, agama, budaya, tata krama, dan kewarasan akal," katanya.

Ia menambahkan hal tersebut terjadi karena media sosial tidak mengenal adanya redaktur, pemimpin redaksi dan penanggung jawab dari informasi yang disebarkan.

Pada media sosial yang ada cuma "admin" (administrator), pengatur lalu lintas informasi yang cenderung berfungsi sebagai "penggelontor" informasi tanpa sensor.

"Ini akibat maraknya budaya "copas" (copy and paste) dari kebanyakan orang, tanpa membaca dan mengerti apa isi informasi yang disebarkan," lanjutnya.

Cara Mendeteksi
Ketua Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Septiaji mengemukakan sejumlah tips untuk mendeteksi informasi 'hoax' agar pengguna media sosial tidak termakan berita fitnah, hasut dan 'hoax'.

Pertama, lakukan cek silang jika menemukan judul berita yang provokatif dengan menggunakan mesin pencari google untuk memastikan apakah berita yang dibaca, ditulis dan diterbitkan oleh situs berita lain, kata dia.

Kemudian bandingkan judul dan isi dari masing-masing berita, sehingga bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang dari beberapa sudut pandang, katanya.

Berikutnya netizen harap memperhatikan alamat situs web dan media yang menerbitkan, jika yang memuatnya adalah situs abal-abal, tidak terdaftar dalam Dewan Pers, maka harus lebih berhati-hati untuk mempercayainya.

Namun ia mengingatkan situs yang masuk dalam dewan pers pun belum tentu beritanya semua benar, atau kadang berita itu dibuat dengan sudut pandang tertentu, namun secara umum media resmi lebih kredibel karena memiliki standar jurnalistik, mengikuti Pedoman Pemberitaan Media Siber dan dapat dilaporkan ke Dewan Pers jika ada pelanggaran, jelasnya.

"Ini berbeda dengan situs abal-abal yang kadang tidak punya redaksi, bahkan tidak disebutkan nama dan alamat penanggungjawab," ujarnya.

Setelah itu lakukan cek fakta jika sumber informasi berasal dari sumber yang otoritatif, misalnya KPK, Polri, maka itu adalah pernyataan resmi, namun jika sumber informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, ataupun pengamat, jangan langsung dipercaya, katanya.

Ia mewanti-wanti agar memperhatikan keberimbangan berita, apakah hanya memuat satu sumber, kemudian juga memuat sumber yang lain yang berseberangan, jika hanya dari satu sumber saja, tidak bisa mendapatkan gambaran utuh kadang pembaca bisa membuat kesimpulan yang keliru.

Septiaji juga mengingatkan agar masyarakat dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita. Semakin banyak fakta yang dimuat, semakin kredibel berita tersebut. Sebaliknya, beberapa situs memang bertujuan menggiring pemikiran pembaca dengan memperbanyak opini.

Selanjutnya perlu dilakukan cek foto di dalam artikel berita karena terkadang pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

Caranya, unduh atau 'screenshot' foto di artikel lalu buka Google Images di browser dan seret (drag) foto itu ke kolom pencarian Google Images. Periksa hasilnya untuk mengetahui sumber dan caption asli dari foto tersebut. Sekarang juga sudah bisa menggunakan aplikasi Android untuk mengecek foto, pesannya.

Lalu, masyarakat juga dapat bergabung dengan Fanpage Anti-Hoax dan mengikuti Group Diskusi Anti Hoax.

Laporkan Konten Negatif
Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah Septiaji Eko Nugroho mengajak masyarakat untuk melapor jika menjumpai konten negatif di media sosial.

Ia menerangkan ada beberapa cara untuk melaporkan mulai dari menggunakan fitur Report Status di Facebook, dan melaporkannya sebagai kategori 'hate speech' atau kategori lain yang sesuai.

Jika ada banyak aduan dari netizen, umumnya Facebook akan menghapus status tersebut, katanya.

Sedangkan untuk Google, bisa menggunakan fitur Feedback untuk melaporkan situs yang keluar dari hasil pencarian sebagai situs palsu yang tidak benar. Twitter pun memiliki fitur untuk melaporkan twit yang negatif, dengan 'Report Tweet' dan Instagram memiliki 'fitur Report' untuk melaporkan konten negatif, katanya.

Ia juga mengajak publik mengadukan konten negatif ke Kominfo dengan mengirimkan email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id.

Mengutip pernyataan penulis Jacked The Outlaw Story Grand Theft Auto, Davis Kushner menilai berita palsu hanyalah gejala, penyakit sesungguhnya adalah berkurangnya keinginan mencari bukti , mempertanyakan sesuatu dan berpikir kritis.

Perlawanan terhadap 'hoax' membutuhkan keseriusan, karena penyebarannya tidak bisa dianggap sepele. Beberapa negara mengalami kerusakan dan kehancuran, karena diperparah penyebaran 'hoax' yang tidak terkendali.

Dengan melibatkan partisipasi publik yang luas, dan adanya payung hukum UU Informasi Transaksi Elektronik yang telah direvisi, maka perlawanan terhadap 'hoax' diharapkan akan lebih efektif.

Sudah saatnya media sosial digunakan secara positif, sehingga antara kelompok masyarakat dari berbagai daerah bisa saling menginspirasi, menggugah, berbagi, membangun dan berempati.





Editor : M R Denya

COPYRIGHT © ANTARASUMBAR 2017

Perspektif
Oleh : Yon Machmudi, Ph.D
Padang, (Antara Sumbar) -Apabila tidak ada perubahan maka pada 1-9 Maret 2017 Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz, akan ...
Baca Juga