Gubernur: PPTK Awal Kerawanan Penyelewengan Anggaran

id Irwan Prayitno

Gubernur: PPTK Awal Kerawanan Penyelewengan Anggaran

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Padang, (Antara Sumbar) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) harus diisi aparatur sipil negara yang berintegritas, sebab posisi itu seringkali menjadi titik awal kerawanan penyelewengan anggaran daerah.

"Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pasti mengetahui mana anggotanya yang memiliki integritas. Prioritaskan mereka jadi PPTK," kata Irwan Prayitno di Padang, Rabu.

Ia mengingatkan hal tersebut terkait dugaan penyelewengan anggaran oleh PPTK di Dinas Pekerjaan Umum Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumbar, yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, temuan BPK itu harus menjadi pelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi, salah satunya dengan menempatkan ASN berintegrasi untuk jabatan PPTK pada masing-masing OPD.

"Jangan gunakan lagi pendekatan emosional, seperti karena teman, keluarga atau titipan dari pihak lain. Integritas dan kejujuran adalah syarat pertama untuk menentukan PPTK ini. Setelah itu baru beban kerja, besar anggaran dan jarak kerja," kata dia.

Ia menegaskan, jika kepala OPD salah dalam memilih PPTK, kemudian terjadi penyelewengan anggaran, maka yang mendapatkan sanksi bukan hanya PPTK, tetapi juga atasannya, yaitu kepala OPD.

"Peraturan Gubernur tentang kebijakan ini telah ditandatangani. Jadi Kepala OPD harus benar-benar hati-hati dalam memilih PPTK," katanya.

Sekretaris Provinsi Sumbar Ali Asmar megatakan saat ini gubernur telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Kepala OPD sekarang diminta segera menunjuk PPK dan PPTK agar serapan anggaran bisa dilakukan secepatnya," katanya.

Sebelumnya, BPK RI menemukan indikasi penyelewengan anggaran di Dinas PU dan Prasjaltarkim Sumbar. Penyelewengan hingga puluhan miliar itu dilakukan oleh ASN yang menjabat sebagai PPTK. (*)