Parit Malintang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padangpariaman, Sumatera Barat, akan melakukan survei tingkat kepuasan pelayanan publik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Survei tersebut sebagai langkah untuk melihat apa yang harus diperbaiki dalam pelayanan publik sehingga tercipta pelayanan yang prima di Padangpariaman," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padangpariaman, Hendra Aswara di Parit Malintang, Selasa.
Ia mengatakan pelayanan prima terhadap masyarakat tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pembangunan, kata dia.
Menurutnya selain melakukan survei ada hal-hal lain yang perlu didorong dalam rangka percepatan pembangunan, misalnya di bidang pelayanan publik yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta perbaikan citra layanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan.
"Program survei kepuasan masyarakat dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi program strategis ke depan untuk meningkatkan pembangunan di Padangpariaman," katanya.
Ia mengatakan sebagai tahap awal dirinya akan melakukan pembenahan pada ruang layanan, fasilitas layanan, standar operasional prosedur, pengawasan, dan media pengaduan masyarakat dan lainnya di dinas yang ia pimpin tersebut.
Nantinya ruang kepala dinas akan berada di ruang pelayanan agar dirinya dapat melihat langsung pelayanan yang diberikan oleh anggotanya kepada masyarakat, sedangkan ruang tamu untuk kepala dinas akan diletakkan di tempat khusus.
Di beberapa tempat, lanjutnya, juga disediakan kamera Closed Circuit Television (CCTV) untuk melihat apa yang dilakukan oleh dirinya dan anggotanya guna terhindar dari tindakan pungutan liar.
"Saya juga memasang nomor telepon pribadi di spanduk agar masyarakat dapat menghubungi saya ketika ada pungutan liar yang dilakukan oknum di lingkungan dinasnya," katanya.
Sementara itu, salah seorang warga setempat Rizky Maulana mengapresiasi rencana Pemkab untuk menyurvei masyarakat tentang kepuasan pelayanan yang diberikan pemerintah karena memperhatikan apa yang menjadi keluhan dan inginkan masyarakat di daerah itu.
"Namun apa yang menjadi keluhan dan keinginnan tersebut hendaknya nanti dapat direalisasikan pemerintah," katanya.
Ia berharap survei, program, dan rencana Pemkab untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan sehingga tidak menjadi rencana saja. (*)
Berita Terkait
Kemenkumham Sumbar ikuti diskusi publik Naskah Akademik Ranperda DPRD Pasaman
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib
Dukung peningkatan layanan publik berbasis HAM, Semen Padang serahkan bantuan Kursi RodaMPP Bukittinggi
Selasa, 23 April 2024 21:49 Wib
Gubernur Sumbar pastikan pelayanan publik normal setelah libur Lebaran
Selasa, 16 April 2024 18:32 Wib
Kawal arus mudik hingga balik Lebaran 2024, PLN siaga di zona utama transportasi publik
Senin, 15 April 2024 17:41 Wib
Ombudsman Sumbar: Pemerintah harus jamin layanan di daerah bencana
Kamis, 11 April 2024 9:45 Wib
Sri Mulyani percaya forum di MK jadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 11:32 Wib
Sengketa pilpres dan optimisme MK meraih kepercayaan publik
Selasa, 26 Maret 2024 18:41 Wib
Kemenkumham mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Selasa, 26 Maret 2024 13:40 Wib