Padang, (Antara Sumbar) - Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa di Sumatera Barat (Sumbar) akan membantu memasukkan data proyek dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) agar bisa secepatnya dilelang.
"Untuk kegiatan yang prioritas akan kita berikan pendampingan supaya cepat bisa dilelang," kata Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Aset Sekretariat Provinsi Sumbar, Muhammad Yani di Padang, Selasa.
Ia menjelaskan saat ini bahan kegiatan pada sebagian OPD telah masuk ke Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
"Kami sedang lakukan verifikasi mulai 17-24 Januari. Dalam masa ini, untuk kegiatan yang betul-betul prioritas sudah akan dilelang. Sebagian lainnya dilelang setelah verifikasi," terangnya.
Agar prosesnya lebih cepat, ia meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD yang ditunjuk menjadi anggota Pokja Pengadaan segera melaksanakan tugasnya.
"Kepala OPD juga diminta melepas stafnya untuk sementara menjadi Pejabat Fungsional Tertentu di Pokja Pengadaan Barang dan Jasa," kata dia.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abut menerangkan pada 2017 ada sekitar 700 kegiatan yang akan dilelang di Pemprov Sumbar.
Ia meminta selruh proses lelang itu bisa selesai pada triwulan I agar serapan anggaran bisa cepat dilakukan.
"Jangan seperti tahun 2016 yang terlambat lelang kegiatan hingga APBD dipotong Rp228 miliar. Meski anggaran itu sudah dikembalikan tetapi baru bisa digunakan pada perubahan APBD 2017," katanya.
Ia mengungkapkan lelang lebih cepat artinya serapan anggaran lebih cepat. Hal itu akan positif terhadap perekonomian masyarakat karena peredaran uang terjadi sejak awal tahun. (*)
Tim Pokja Pengadaan Sumbar Percepat Proses Lelang
Ilustrasi - LPSE. (Antara)
