BI: Inflasi Sumbar Januari Terendah Keenam Nasional

Padang, (Antara Sumbar) - Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat inflasi di provinsi itu pada Januari 2017 mencapai 0,53 persen atau merupakan yang terendah keenam secara nasional.

"Laju inflasi bulanan daerah kita tersebut berada di bawah laju inflasi nasional sebesar 0,97 persen," kata Kepala perwakilan BI Sumbar, Puji Atmoko di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan pada Januari 2017 inflasi terendah terjadi di Sumatera Utara 0,46 persen, Aceh 0,41 persen, Papua 0,37 persen, Jambi 0,31 persen, dan Maluku 0,26 persen.

Secara spasial bulanan, fluktuasi harga di Sumbar disumbang oleh pergerakan harga di Kota Padang dan Bukittinggi yang masing-masing tercatat inflasi 0,57 persen dan 0,22 persen.

"Hal ini menjadikan Kota Padang dan Bukittinggi sebagai kota dengan laju inflasi tertinggi ke-69 dan ke-79 dari 82 kota sampel inflasi di seluruh Indonesia," katanya.

Selain itu kenaikan harga pada kelompok inti dan kelompok barang yang diatur pemerintah menjadi sumber utama inflasi Sumbar, ujarnya.

Ia mengatakan inflasi bulanan Januari 2017 untuk kelompok inti tercatat 1,43 persen meningkat signifikan dari sebelumnya yang hanya 0,34 persen di Desember 2016.

Kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian harga di awal tahun untuk tarif pulsa ponsel, tarif rumah sakit dan harga nasi dengan lauk, katanya.

Sementara itu, pergerakan harga kelompok barang yang diatur pemerintah terus mengalami peningkatan namun dengan laju yang lebih rendah yaitu hanya 0,82 persen dibandingkan Desember 2016 sebesar 1,23 persen.

Kenaikan harga pada kelompok ini disumbang oleh peningkatan biaya administrasi pengurusan STNK dan BPKB, pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA khusus rumah tangga mampu, kenaikan harga BBM untuk semua jenis bahan bakar non subsidi, serta kenaikan tarif cukai hasil tembakau, kata dia.

Akan tetapi kenaikan harga kelompok ini sedikit tertahan dengan turunnya harga tiket pesawat sebagai efek normalisasi setelah liburan akhir tahun 2016, lanjut dia.

Sejalan dengan hal itu Puji mengatakan tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan kelompok bahan pangan bergejolak yang tercatat deflasi 1,38 persen.

Deflasi tersebut disumbang oleh turunnya harga komoditas strategis cabai dan bawang merah serta beras seiring stabilnya pasokan pasca musim panen cabai dan bawang merah yang dimulai sejak Desember 2016, ujarnya.

Ia memperkirakan tekanan inflasi ke depan masih berlanjut seiring masih adanya risiko penyesuaian harga di awal tahun oleh sejumlah korporasi.

Sejalan dengan hal tersebut, risiko inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah diperkirakan masih bersumber pada penyesuaian tarif tenaga listrik seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia.

Pada sisi lain untuk mengendalikan laju inflasi Pemerintah provinsi Sumatera Barat mewajibkan semua Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan provinsi harus menanam cabai di pekarangan atau polybag.

"Ada 23 ribu ASN di lingkungan pemprov Sumbar, semuanya akan diberikan bibit cabai untuk dibudidayakan di rumah masing-masing sehingga pada waktu tertentu cabai tidak lagi langka," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Irwan mengatakan untuk bibit disiapkan oleh Dinas Pertanian dan akan dibagikan secara gratis sehingga ASN cukup merawat saja dan memanen ketika sudah berbuah.

Bisa dibayangkan kalau satu ASN menanam 10 batang cabai dan dilakukan 23 ribu ASN tentu hasilnya bisa memenuhi kebutuhan, katanya.

Irwan memastikan untuk bibit akan diupayakan bahkan ia berencana menghubungi langsung Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk meminta bantuan bibit.

"Jika ternyata berlebih maka akan dilanjutkan dengan pembagian bibit cabai untuk siswa SMA karena saat ini pengelolaannya sudah berada di bawah provinsi," katanya. (*)