KPK: Daerah Buat Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Padang, (Antara Sumbar) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) untuk membuat rencana aksi dalam upaya pencegahan korupsi.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Adliansyah Nasution di Padang, Selasa, mengatakan KPK melakukan fungsi koordinasi supervisi pencegahan korupsi terhadap beberapa daerah yang ada di Sumbar.

"Saat ini ada 15 daerah yang akan ditindaklanjuti untuk membuat rencana aksi, untuk tahap awal ini ada tujuh daerah yang ikut dalam diskusi," ujarnya.

Ketujuh daerah yang ikut dalam tahap awal ini adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ia mengatakan poin-poin penting dalam rencana aksi ini diantaranya adalah sistem e-planning, yaitu rencana pembangunan ke depannya akan menggunakan aplikasi elektronik serta membangun sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting.

Ia menjelaskan KPK juga mendorong untuk adanya sistem pelayanan satu pintu atau terkait perizinan serta mendorong agar setiap daerah ikut berperan aktif dalam upaya ini.

"Apabila program-program yang direncanakan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, saya pikir akan bisa mereduksi kesalahan dalam hal penganggaran yang bermuara pada tindak korupsi," katanya.

Ia menambahkan setelah di Padang selanjutnya juga akan dilanjutkan dengan pertemuan bersama delapan daerah lainnya yang akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi.

Selain Sumbar, Adliansyah bersama tim juga mengurus beberapa wilayah lainnya di Indonesia untuk pembuatan rencana aksi, seperti Sumatera Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan juga Gorontalo.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengharapkan apa yang sedang diupayakan bersama ini dapat berjalan baik untuk ke depannya.

"Dengan didorong oleh KPK kita sama-sama berharap agar rencana aksi pencegahan korupsi ini dapat berjalan baik guna menekan angka korupsi di lingkungan instansi pemerintahan," katanya. (*)