Padang, (Antara Sumbar) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mendampingi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dalam penyususan APBD 2017 yang belum juga disahkan hingga saat ini, jika disurati secara resmi.
"Saya sudah bilang pada Pemkab Solok Selatan. Kalau benar-benar serius, buat surat, biar kami dampingi, lalu permasalahannya bisa disampaikan di media," kata Kepala Satuan Petugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kasatgas Korsupgah KPK) Adlinsyah Nasution di Padang, Rabu.
Ia mengatakan itu dalam rapat koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi di Kantor Gubernur Sumbar.
Menurutnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Solok Selatan 2017 yang tidak juga ditetapkan memang patut dipertanyakan.
"Saya sudah telepon Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Redonnyzar Moenek mempertanyakan itu. Ia malah meminta KPK untuk melakukan pendampingan," katanya.
Menurutnya KPK akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah terkait persoalan itu.
"Bagaimana cara memberikan bantuan pendampingan dari kita nanti dibicarakan, sesuai fungsi koordinasi pusat ke daerah," katanya.
APBD Solok Selatan 2017 belum juga ditetapkan hingga saat ini karena belum ada kesepakatan antara legislatif dan ekselutif.
Keterlambatan tersebut bisa berpotensi sanksi bagi kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak tidak dibayarkan hak keuangan selama enam bulan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sumbar Zaenudin mengatakan sanksi tersebut nanti menjadi kewenangan pusat.
"Ini belum pernah terjadi di Sumbar. Jadi tindaklanjutnya nanti kita tunggu keputusan pusat," katanya. (*)
Berita Terkait
KPK jebloskan eks hakim Prasetio Nugroho ke Lapas Sukamiskin
Kamis, 18 April 2024 19:13 Wib
Pemeriksaan tersangka pelaku pungli di Rutan KPK
Rabu, 3 April 2024 21:53 Wib
KPK periksa 10 saksi perkara pungli Rutan KPK
Selasa, 26 Maret 2024 16:15 Wib
Prabowo-Gibran menang di TPS Rutan KPK
Rabu, 14 Februari 2024 18:23 Wib
KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo
Rabu, 31 Januari 2024 14:51 Wib
KPK periksa pengacara dan asisten pribadi eks Wamenkumham
Selasa, 9 Januari 2024 13:31 Wib
KPK tahan kontraktor penyuap Gubernur Maluku Utara
Jumat, 29 Desember 2023 10:55 Wib
KPK limpahkan berkas perkara korupsi eks wali kota Bima
Jumat, 29 Desember 2023 10:47 Wib