Bupati Tanah Datar Mulai Berkantor di Nagari

Batusangkar, (Antara Sumbar) - Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, Irdinansyah Tarmizi sudah memulai program terbarunya yakni berkantor di nagari (desa adat) dalam upaya menampung aspirasi masyarakat.

Bila ada persoalan di tengah masyarakat, kita bisa selesaikan segera, yang penting semua permasalahan itu harus mendapat penyelesaiannya sampai selesai, katanya di Batusangkar, Jumat.

Ia menyebutkan persoalan yang banyak dikeluhkan warga adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena ketiadaan biaya.

Ia menjelaskan hal itu terjadi akibat pendataan warga miskin yang maksimal sehingga mereka yang baru terdata tidak masuk ke dalam daftar warga miskin yang mesti dilayani dengan BPJS Kesehatan dan layanan warga miskin lainnya.

Banyak warga miskin yang terpaksa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri, sehingga mereka mengalami masalah dalam melunasi iuran setiap bulannya, katanya.

Ia menyampaikan permasalahan ini harus segera dicarikan jalan keluarnya oleh pihak BPJS kesehatan seperti membuka posko pendaftaran peserta BPJS Kesehatan di nagari setempat.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra mengapresiasi program inovasi dari kepala daerah dalam melayani langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Ia menyampaikan persoalan lain yang dikadukan masyarakat seperti dokumen dan administrasi kependudukan dimana warga banyak yang belum melakukan rekam data KTP elektronik, tidak memiliki kartu keluarga, dan akta kelahiran.

Untuk menyikapi persoalan itu, Ia mengharapkan dinas terkait dapat langsung melayani administrasi kependudukan di nagari tentu dengan persyaratan yang lengkap.

Kepala Bagian Humas Tanah Datar, Syahril menyampaikan selesai kepala daerah melakukan kunjungan ke rumah warga, kemudian dilanjutkan meninjau infrastrultur publik, menggelar rapat di kantor wali nagari yang juga dihadiri seluruh pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD).

Kalau bisa persoalan itu diselesaikan hari itu juga, tapi kalau tidak maka harus dijadikan agenda prioritas di hari berikutnya oleh pimpinan OPD, katanya.

Ia menyebutkan program berkantor di nagari ini baru dilakukan kepala daerah di dua nagari yakni Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan dan Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto. Kabupaten Tanah Datar memiliki 75 nagari di 14 kecamatan. (*)