Dharmasraya Maksimalkan Peran Pos Gizi di Puskesmas

Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, akan memaksimalkan peranan pos gizi di setiap puskesmas untuk menekan kasus gizi buruk di daerah itu.

"Kasus gizi buruk di Dharmasraya memang meningkat pada 2016 dari 12 menjadi 23 kasus. Untuk itu, peran pos gizi harus dimaksimalkan agar pada 2017 nihil kasus gizi buruk," kata Kepala Dinkes Dharmasraya, Rahmadian di Pulau Punjung, Jumat.

Ia menyebutkan petugas yang ada di pos gizi bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk bidan desa untuk mengintensifkan pemantauan kasus gizi buruk di wilayah masing-masing.

Apabila dalam pemantauan itu ada dicurigai anak mengalami gizi buruk maka akan ditangani secara medis sebelum anak itu positif gizi buruk, lanjutnya.

"Nanti saat di pos pemulihan anak yang dicurigai gizi buruk akan di pantau secara intensif. Bayi akan diberi makanan tambahan, asupan gizi, di pantau berat badannya, sampai benar-benar berat dan tinggi badan bayi tersebut normal," ujarnya.

Pemantauan yang intensif diharapkan tidak ada kasus gizi buruk di daerah itu yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap penyakit yang biasanya dialami oleh anak-anak tersebut, katanya.

Menurutnya penyebab gizi buruk tidak hanya disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang asupan gizi, melainkan ada yang murni bawaan dari lahir serta disebabkan penyakit menular.

Ia menambahkan penderita gizi buruk yang ada pada 2016 saat ini kondisi pasien tersebut sudah di bawah garis merah (BGM) atau membaik setelah mendapat perawatan medis.

"Tingkatkan itu ada tiga, masuk kategori hijau, kuning, dan merah. Kalau saat ini sudah di garis kuning dan hijau, yang artinya sudah membaik," ungkapnya.

Sebelumnya, Dinkes Sumbar mencatat ada 411 kasus gizi buruk selama 2016. Dharmasraya termasuk salah satu dari tujuh Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus gizi buruk dari 14 kasus menjadi 23 kasus.

"Gizi buruk bukan hanya terjadi karena faktor ekonomi saja, bisa terjadi karena kurangnya pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pemenuhan gizi anak," kata Kepala Dinkes Sumbar Merry Yuliesday di Padang, Rabu (25/1).

Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk diperlukan kerja sama dari berbagai sektor karena penyakit tersebut merupakan persoalan yang kompleks. (*)