Unand Upayakan Pusat Nagari Perkuat Sinergi Kampus-Daerah

id Unand

Unand Upayakan Pusat Nagari Perkuat Sinergi Kampus-Daerah

Unand (())

Padang, (Antara Sumbar) - Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat mengupayakan pusat pengembangan nagari atau desa adat yang terbentuk pada 2016 sebagai langkah memperkuat sinergi antara kampus dan pemerintah daerah.

"Kami telah membentuk lembaga tersebut dan akan bekerja membangun nagari melalui perwakilan akademisi," kata Rektor Unand Padang, Prof Tafdil Husni usai melantik 1.330 orang wisudawan program S1 dan Diploma di Padang, Sabtu

Dia menyebutkan salah satu fokus dari lembaga itu yakni menyebar dosen dan peneliti Unand ke semua wilayah nagari untuk memetakan sekaligus mencarikan solusi permasalahan di daerah tersebut.

Dosen yang dikirim ini berasal dari daerah tujuan, sebab telah mengetahui seluk beluk permasalahan yang ada.

"Tidak hanya datang meneliti namun juga membangun komunikasi dengan pemerintah setempat," ujarnya.

Jalinan komunikasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama seperti ikut sosialisasi program, penyuluhan pertanian dan sebagainya.

Dengan terpetakan permasalahan ini dari sisi pengabdian dan penelitiannya Unand akan mencarikan solusi atau pemikiran untuk keluar dari persoalan tersebut.

"Di sinilah secara perlahan akan terjadi sinergi antara kampus dan daerah, ini sasaran Pusat Pengembangan Nagari," kata dia.

Dia menyebutkan saat ini pusat pengembangan nagari yang dipimpin Dr Erigas Eka Putra ini terus bekerja dan menampung aspirasi dari permasalahan nagari yang ada di Sumbar.

Persoalan ini ada yang langsung ditindaklanjuti dan diteruskan dalam kerja sama dengan berbagai instansi lainnya.

Sementara itu Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengharapkan bantuan dari perguruan tinggi seperti Unand lebih intensif pada program pemerintahannya.

Khusus Unand, ujar dia telah banyak bekerja sama dalam program, KKN, dan beberapa ahli ikut dalam merancang pemikiran pembangunan kota.

Ia mengatakan kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan. (*)