Pemkab Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyelewengan Bantuan Bagi Masyarakat

Painan, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menggandeng aparat penegak hukum mencegah penyelewengan pendistribusian bantuan nelayan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pesisir Selatan, Syuheri di Painan, Senin mengatakan selain kepolisian pihaknya juga akan menggandeng kejaksaan setempat.

"Sesuai rencana pada minggu pertama Maret 2017 kami akan menuntaskan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan kedepannya," kata Syuheri.

Ia menyebutkan rencana itu dilaksanakan agar bantuan yang diberikan baik dari kabupaten, provinsi hingga ke kementerian tepat sasaran.

"Harapan kami seperti itu jangan sampai mereka yang bukan nelayan menikmati bantuan dan sebaliknya mereka yang nelayan hanya menjadi penonton," katanya lagi.

Menurutnya ketidaktepatan pendistribusian bantuan akan menjadi permasalahan tersendiri terutama di kalangan nelayan, mulai dari sulit terangkatnya perekonomian hingga gesekan emosional antar nelayan.

Selain itu kata dia, ketidaktepatan pendistribusian juga menyebabkan hilangnya kepercayaan provinsi ataupun kementerian yang hendak memberikan bantuan selanjutnya.

Ia menambahkan dengan digandengnya aparat penegak hukum, jika terdapat oknum yang sengaja menyelewengkan bantuan akan digiring ke meja hijau.

Nelayan di Kecamatan Sutera, Anto (48) menyambut baik upaya tersebut, ia berharap dengan gebrakan itu bantuan kepada nelayan menjadi merata. (*)