Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan memverifikasi koperasi tidak aktif melalui pengumpulan data dari Dinas Koperasi pada 19 kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Sumbar, Zirma Yusri di Padang, Sabtu mengatakan kabupaten dan kota harus mendata kembali hingga 10 Maret 2017 dengan cara mempelajari secara seksama bahwa koperasi yang tercatat tidak aktif memang koperasi yang tidak lagi beroperasi.
Ia menyebutkan, koperasi tidak aktif di provinsi itu sampai Desember 2016 sebanyak 1.168 unit dari total keseluruhannya 4.051 koperasi.
"Dari 1.168 yang tidak aktif itu, ternyata banyak ditemukan yang masih aktif," kata dia.
Koperasi yang tidak aktif tersebut, ujarnya, disebabkan kekurangan dana dan manajemen pengelolaan yang lemah, serta telah tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Pada prinsipnya, ujarnya koperasi merupakan salah satu upaya dalam mengangkat perekonomian masyarakat, namun ada beberapa kendala yang dihadapi koperasi di kabupaten dan kota yang menyebabkan tidak aktifnya koperasi tersebut.
Ia mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan terhadap koperasi yang tidak aktif seperti dibekukan atau tindakan lainnya yang akan dikoordinasikan lebih lanjut.
Kemudian saat ini, sebutnya tidak ada program pemberian bantuan dari pemerintah provinsi untuk koperasi, namun hanya melakukan pendampingan untuk pembinaan terhadap koperasi yang sudah ada agar dapat berjalan normal.
"Saat ini hanya melakukan pendampingan agar koperasi yang ada dapat berjalan secara normal," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumbar, akan mendorong 93 koperasi yang mati suri untuk kembali beroperasi aktif melalui pembinaan secara intensif.
"Koperasi yang tidak aktif ini akan kami lakukan pembinaan, mendorong kembali untuk melakukan RAT," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan setempat, Zubrizal.
Pembinaan ini kata dia, akan memberikan motivasi agar koperasi tersebut aktif kembali dan menyejahterakan anggotanya. (*)
Pemda Diminta Verifikasi Koperasi Tidak Aktif
Koperasi. (Antara)
