Jakarta, (Antara Sumbar) - Pegiat Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Julius Ibrani mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Tembakau menjadi ujian konsistensi dan komitmen Presiden Joko Widodo, terutama pernyataannya dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2017.
"Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyatakan jangan sampai ada uang dipakai untuk beli rokok dan tidak dipakai untuk menambah gizi anaknya. Sikap pemerintah terhadap RUU Pertembakauan akan menjadi ujian dari konsisten dan komitmen itu," kata Julius dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Julius mengatakan Presiden Jokowi harus bersikap tegas menolak membahas RUU Pertembakauan bersama DPR. Menurut dia, RUU Pertembakauan sudah janggal sejak dari awal diusulkan oleh DPR, salah satunya tidak disertai dengan naskah akademik.
"Naskah RUU itu adalah produk 'anakan'(ikutan,red) dari naskah akademik. RUU Pertembakauan itu ibarat anak yang belum lahir, tetapi sudah ada akta kelahirannya," tuturnya.
Kejanggalan lain adalah RUU Pertembakauan pada awalnya di DPR tidak jelas siapa yang mengusulkan. Julius mengatakan RUU seharusnya diusulkan oleh fraksi atau anggota DPR, tetapi saat awal RUU Pertembakauan muncul di DPR, tidak jelas siapa yang mengusulkan.
"Ada 'hantu' di DPR yang mengusulkan RUU Pertembakauan," ujarnya.
Melihat fakta yang ada di sekeliling RUU Pertembakauan, Julius menilai ada intervensi dari industri rokok untuk meloloskan RUU tersebut.
"Catatan Corporate Accountability International Reports menyebutkan strategi yang digunakan industri rokok di dunia antara lain melakukan intervensi seperti menggagalkan kebijakan negara, mengeksploitasi celah legislatif, termasuk menyuap legislator. Diduga kuat, ini terjadi juga di Indonesia," katanya. (*)
Berita Terkait
Akvindo tegaskan tembakau alternatif bukan bagi generasi muda
Senin, 29 April 2024 23:26 Wib
Ahli tegaskan vape miliki kandungan yang sama berbahaya dengan rokok
Kamis, 7 Maret 2024 9:16 Wib
BPS: Inflasi makanan, minuman, tembakau relatif tinggi pada Desember 2023
Selasa, 2 Januari 2024 17:37 Wib
Tarif cukai hasil tembakau naik 10 persen
Rabu, 20 Desember 2023 12:07 Wib
Petani Tembakau: RPP Kesehatan terlihat dipaksakan
Jumat, 6 Oktober 2023 19:01 Wib
BPS: Makanan minuman dan tembakau penyumbang inflasi terbesar Sumbar
Senin, 2 Oktober 2023 14:31 Wib
Petani tembakau panen lebih awal
Selasa, 11 Juli 2023 17:29 Wib
Tembakau alternatif berbahan daun talas beneng
Kamis, 25 Mei 2023 16:55 Wib