Lubuk Sikaping, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak meminta Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah itu menghentikan pungutan SPP dan uang pembangunan secara sepihak, karena sudah ada dana operasional sekolah (BOS).
"Belakangan ini banyak laporan masuk dari para orang tua wali murid yang mengeluhkan pungutan SPP dan uang pembangunan kepada siswa," kata dia di Lubuk Sikaping, Rabu.
Para orang tua wali murid mengaku resah dengan adanya pungutan itu, apalagi jumlahnya yang besar sehingga memberatkan.
"Namun kita belum bisa mengungkapkan sekolah mana saja yang melakukan pungutan ini. Kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dan mengecek ke lapangan," ujarnya.
Dari laporan para orang tua wali murid pungutan tersebut sebesar Rp75.000 untuk uang SPP per bulan, dan Rp150.000 untuk uang pembangunan.
Pihak sekolah beralasan pungutan itu digunakan untuk membayar gaji guru honorer dan membeli mobiler sekolah.
Ia meminta kepada semua SMA di daerah itu untuk tidak membuat aturan sendiri tentang adanya pungutan kepada orang tua siswa.
"Jangan seenaknya mengeluarkan aturan. Kalau tidak ada dasar hukumnya itu tergolong pungutan liar, bisa langsung dilaporkan ke Tim Saber Pungli," katanya.
Walaupun sekolah setingkat SMA sederajat kewenangannya sudah diambil alih pemerintah provinsi, namun DPRD masih mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada pihak sekolah terkait pungutan ini.
"Setahu saya untuk kebutuhan sekolah sudah diakomodir melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jadi tidak boleh lagi ada pungutan," ujarnya.
Pihaknya juga telah mengingatkan sekolah yang melakukan pungutan tersebut dan akan meminta pertanggungjawaban dana BOS di sekolah itu.
"Kita juga akan konsultasi ke Dinas Pendidikan provinsi terkait masalah ini, sehingga nanti didapat solusi yang tidak memberatkan orang tua," katanya. (*)
Berita Terkait
Maruli Simanjuntak dilantik sebagai kasad Rabu siang
Rabu, 29 November 2023 9:44 Wib
Sudah ekspor ke Jerman, Staf Khusus Menparekraf menilai Dapur Mutiara layak jadi contoh bagi UMKM di Indonesia
Jumat, 14 Juli 2023 16:27 Wib
Keluarga minta nama baik Brigadir J dipulihkan dan menaikkan pangkatnya
Sabtu, 18 Februari 2023 6:15 Wib
Bharada E divonis 1 tahun, Ibunda Yosua minta publik terus dukungnya
Rabu, 15 Februari 2023 14:23 Wib
Ibunda Brigadir J bawa foto anaknya ke ruang sidang vonis Ferdy Sambo
Senin, 13 Februari 2023 12:04 Wib
Ini jumlah kekayaan Sahat Tua Simanjuntak yang terkena OTT KPK
Kamis, 15 Desember 2022 13:48 Wib
KPK tangkap Wakil Ketua DPRD Jatim
Kamis, 15 Desember 2022 10:25 Wib
Pagi ini nomor ponsel Brigadir J keluar dari grup obrolan keluarga, pengacara curiga
Selasa, 8 November 2022 11:09 Wib