Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sedang mengurus sertifikat sebanyak 361 bidang tanah agar memiliki legalitas hukum sebagai aset daerah.
"Ini juga antisipasi agar di kemudian hari tidak memicu konflik di tengah masyarakat yang disebabkan karena status tanah," kata Kepala Bidang Inventaris Aset Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat, Novandri Rismi di Pulau Punjung, Jumat.
Ia menerangkan upaya penerbitan sertifikat 361 bidang tanah itu saat ini masih terkendala dukumen, di samping terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah setempat.
Karena kendala itu lanjutnya, beberapa tanah milik daerah saat ini sudah menjadi hak milik masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri.
"Kami juga tidak menyalahkan masyarakat dalam hal ini, yang terpenting saat ini bagaiman aset daerah mimiliki kekuatan hukum, dan kejelasan dengan langkah awal menata kambali dokomen-dokumen terkait lahan itu," katanya.
Ia mengungkapkan saat ini ada sekitar 89 bidang tanah milik Kabupaten Dharmasraya masih atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan 26 sertifikat atas nama Pemkab Dharmasraya.
Dari 89 sertifikat yang belum dilakukan proses balik nama itu, lanjutnya termasuk di dalamnya bangunan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
"Namun 89 bidang tanah milik daerah atas nama Kabupaten Sijunjung tersebut sertifikatnya sudah berada di Pemerintah Dharmasraya," ujar dia.
Ia menambahkan tanah milik daerah juga menjadi sumber pendapatan asli daerah ( PAD), seperti di Kecamatan Pulau Punjung yang kini ditanami karet.
"Dari kebun karet itu, daerah mandapat pemasukan setiap dua minggu sekitar Rp1,4 juta hingga Rp1,6 juta. Jadi masyarakat boleh saja mengolah lahan pemerintah asal sesuai ketentuan yang ada," jelasnya. (*)
Berita Terkait
SAR Padang masih cari dua korban tertimbun longsor di Sitinjau Lauik
Selasa, 7 Mei 2024 20:25 Wib
Bupati Eka Putra bersama DPRD Datangi Dirjen Toponimi dan Batas Wilayah
Selasa, 7 Mei 2024 12:07 Wib
Inovasi satu nagari satu event antarkan Tanah Datar peringkat 4 Nasional Penilaian PPD Tahun 2024
Selasa, 7 Mei 2024 9:51 Wib
Menag bertolak ke Saudi cek persiapan akhir layanan di tanah suci
Selasa, 7 Mei 2024 8:59 Wib
Sumbar bertekad jadi percontohan jaminan halal produk di tanah air
Sabtu, 4 Mei 2024 16:46 Wib
Seleksi pemuda pelopor, Disparpora Tanah Datar targetkan berprestasi hingga tingkat Nasional
Selasa, 30 April 2024 19:28 Wib
Jokowi: Mafia tanah berkurang karena masyarakat pegang sertifikat
Selasa, 30 April 2024 18:03 Wib
57 sekolah di Tanah Datar ikuti O2SN dan FLS2N 2024
Selasa, 30 April 2024 15:15 Wib