Warga Lubuak-Karak Dharmasraya Harap Pemerintah Aspal Jalan

id Jalan, Rusak, Dharmasraya

Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Warga Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mengharapkan ke pemerintah setempat untuk mengaspal jalan sepanjang 18 kilometer di Nagari (Desa Adat) Lubuak Karak, karena kondisi jalan itu banyak berlubang disertai becek.

"Titik kerusakan jalan kabupaten itu terletak di Jorong (Dusun) Lubuk Karak, Jorong Ampang Kuranji, Jorong Siraho, dan Jorong Koto Lamo," kata Wali nagari Lubuak Karak, Kecamatan IX Koto, Marti Ajis di Pulau Punjung, Kamis.

Ia menjelaskan jalan penghubung antarjorong sepanjang 18 kilometer tersebar di titik Jorong Lubuk Karak-Jorong Koto Lamo enam kilometer, Jorong Ampang Kuranji-Jorong Siraho enam kilometer, dan Jorong Lubuk Karak-Siraho sepanjang enam kilometer.

Pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan jalan di tiga titik tersebut, kata dia, karena itu merupakan akses utama masyarakat nagari itu.

Menurutnya aspirasi masyarakat untuk pengaspalan tersebut bukan tanpa alasan. Mengingat saat hujan turun kondisi jalan di Jorong Siraho sangat becek sekali, sehingga masyarakat harus menunggu panas untuk melalui jalan itu.

"Kalaupun dipaksakan masyarakat harus ekstra hati-hati melintasi di jalan yang berlumpur, kalau tidak dapat membahayakan keselamatan," ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat merealisasikan pengaspalan jalan dalam tahun ini, sebab masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana baik untuk menuju pusat kecamatan dan ibu kota kabupaten.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang setempat, Junaidi Yunus saat dimintai tanggapan mengatakan pihaknya terlebih dahulu harus melihat status jalan itu terkait aspirasi masyarakat di Nagari Lubuak Karak.

Menurutnya sampai saat ini jalan di empat jorong belum diserahkan ke pemerintah setempat dengan belum adanya Surat Keputusan (SK) Bupati terkait hibah dari pemerintah nagari ke pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

"Status jalan di beberapa titik Nagari Lubuak Karak belum diserahkan ke Pemerintah Dharmasraya. SK bupati belum ada sampai saat ini," ungkapnya.

Pemerintah setempat menyarankan agar pemerintah nagari menganggarkan perbaikan jalan tersebut melalui dana desa sebelum masuk ke dalam tanggungan Pemerintah Dharmasraya, tambahnya. (*)