Rabu, 28 Juni 2017 - 4 Syawwal 1438 H

Sumbar akan Menaikan Pajak Kendaraan Bermotor

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (ketiga kanan) dan Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Basarudin (keempat kanan) menyaksikan demonstrasi pembayaran pajak kendaraan melalui ATM, saat peluncuran Samsat Berbasis Teknologi Informasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis. ( ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc/16.)
Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Sumatera Barat berencana menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen atau naik 0,25 persen.

"Kenaikan ini sudah mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat dengan melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumbar dibanding dengan nasional," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar dalam Rapat Paripurna di DPRD Sumbar, Senin.

Kenaikan itu diajukan ke DPRD setempat melalui Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pertimbangan lainnya didasari karena beberapa provinsi telah menaikan tarif PKB tersebut serta kebutuhan daerah yang cukup besar dengan adanya peralihan kewenangan SMA dan SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi.

Ia menjelaskan, kenaikan pajak progresif tersebut juga bertujuan untuk membatasi masyarakat membeli kendaraan lebih dari satu karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih tinggi dari peningkatan penambahan jalan.

"Hal ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti kemacetan yang sering terjadi di Kota padang dan Bukittinggi," ujarnya.

Selain itu dengan adanya kenaikan ini, pendapatan asli daerah (PAD) juga akan mengalami peningkatan yang diperkirakan sebesar lebih kurang 50 miliar per tahun di luar penambahan wajib pajak dari kendaraan baru dan intensifikasi pajak.

Kemudian dia menyebutkan seiring dengan adanya kenaikan PKB tersebut pemprov juga mengimbanginya dengan pelayanan yang prima kepada wajib pajak.

Saat ini pemprov telah melakukan pengembangan aplikasi untuk mempermudah masyarakat membayar pajak seperti pembayaran melalui anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nagari, Samsat Mall, samsat drive thru.

"Pada 2017 ini sedang dikembangkan pembayaran melalui ATM Bank BNI, BRI," katanya.

Selanjutnya melalui m-banking, yakni bisa melalui telepon genggam dan pelayanan satu loket yakni wajib pajak yang membayar pajak ulangan setiap tahun tidak lagi melalui beberapa loket yaitu dimana wajib pajak mendaftar dan langsung bayar, terangnya.

"Juga ada pengembangan Samsat nagari yang akan diujicobakan di dua nagari," katanya.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, saat ini kebutuhan keuangan provinsi memang besar dan hendaknya diimbangi dengan pendapatan daerah.

"Namun pembahasan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah oleh anggota DPRD hendaknya benar-benar pro rakyat dan tidak memberatkan," ujarnya. (*)


Editor : Joko Nugroho

COPYRIGHT © ANTARASUMBAR 2017

Perspektif
Oleh : Miko Elfisha
          Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy baru saja menetapkan sistem pendidikan baru ...
Baca Juga