Legislator Sumbar: Pemda Awasi Penyaluran Rastra

Padang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Supardi meminta pemerintah kabupaten/kota agar mengawasi penyaluran beras bagi keluarga pra-sejahtera (rastra) agar tidak salah sasaran.

"Penyaluran rastra yang tidak tepat sasaran sudah menjadi rahasia umum. Untuk itu, mulai saat ini penilaian negatif itu harus diubah," katanya di Padang, Kamis.

Ia menambahkan saat ini sistem penyaluran rastra di kabupaten dan kota sudah baik melalui kelurahan-kelurahan sehingga memperkecil kemungkinan adanya penyelewengan.

Meskipun begitu, ujarnya penyelewengan itu masih saja terjadi seperti salah satunya penyaluran beras yang tidak tepat sasaran.

"Kadang ada masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap memperoleh beras rastra tersebut," katanya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota melalui perangkatnya memperbaharui data agar masyarakat yang menerima beras rastra benar-benar yang membutuhkan.

Ia mencontohkan ada masyarakat yang pada tahun-tahun lalu kondisi ekonominya masih rendah atau membutuhkan bantuan, namun pada saat ini sudah berubah dan mencukupi. "Data-data seperti itu yang harus diperbaharui," katanya.

Kemudian ia juga mengimbau kepada pihak yang menyalurkan langsung kepada masyarakat agar tidak mengambil keuntungan seperti mengambil pungutan dengan alasan untuk iuran tukang angkut dan sebagainya.

"Permasalahan seperti ini juga ada laporannya kepada kami, padahal mereka diberi bantuan karena tidak mampu secara ekonomi namun masih ada juga yang meminta uang," jelasnya.

Selain itu, ia berharap ke depan beras rastra yang disalurkan kualitasnya lebih bagus dan layak untuk dimakan oleh masyarakat.

"Kasihan kalau beras yang disalurkan itu kualitasnya buruk dan tidak layak untuk dimakan," katanya.

Sementara itu Kepala Bulog Divre Sumbar, Benhur Ngkaimi mengemukakan kebutuhan rastra Sumbar sudah tersedia di gudang Bulog.

Menurutnya dengan disalurkannya rastra, harga beras didaerah akan bisa lebih stabil, tidak ada kenaikan harga yang merugikan masyarakat.

"Mudah-mudahan distribusinya berjalan lancar," katanya. (*)