Sumbar Berupaya Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

id e government, Nasrul Abit, Sumbar

Sumbar Berupaya Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. (ANTARA SUMBAR/Istimewa)

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) berupaya meningkatkan pelayanan publik di daerah itu dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga bisa lebih cepat, murah dan mudah.

"Pada 2016 Ombudsman telah memberikan predikat kepatuhan tinggi pada Pemprov Sumbar. Ke depan, harus ada inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat itu," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit di Padang, Selasa.

Ia menambahkan hal itu terkait peringatan Hari Otonomi Daerah ke-21 tahun 2017 yang mengangkat tema "Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E Government",.

Menurutnya saat ini Pemprov Sumbar juga sedang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah itu untuk memaksimalkan e government.

E government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

"Ke depan masyarakat akan lebih mudah berurusan dengan pemerintah," ujar dia.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Nasrul Abit mengatakan saat ini pihaknya sedang mengembangkan program "smart city" atau kota pintar untuk mendorong pemerintah daerah mengembangkan e government.

Selain itu juga dikembangkan program pencitraan kota, yaitu untuk mendorong pemerintah daerah memprioritaskan program pembangunan pada sektor yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat berbasis elektronik.

Saat ini, menurutnya terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2016 belum semua yang memiliki capaian kinerja baik.

Oleh karena itu pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan semua sumber daya daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah. (*)