Jakarta, (Antara Sumbar) - Mahkamah Agung menyatakan telah melakukan seleksi mendalam selama lebih dari tiga bulan sebelum memberikan promosi dan mutasi atas tiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani perkara Ahok.
"Kami belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan tiga hakim ini," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Ridwan mempersilakan masyarakat dan Komisi Yudisial untuk menyampaikan kepada MA bila ditemukan pelanggaran atau "kecacatan" atas tiga hakim yang pada 10 Mei 2017 dinyatakan menerima mutasi dan promosi.
Adapun tiga hakim yang dimaksud adalah; Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto, serta dua orang hakim anggota Abdul Rosyad, dan Jupriyadi.
"MA sudah cukup selektif dan terbuka dalam melakukan seleksi promosi jabatan dan mutasi ini," kata Ridwan.
Lebih lanjut Ridwan mengatakan bahwa proses seleksi promosi jabatan dan mutasi ini membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan, sehingga hanya satu kebetulan bila pengumuman promosi dan mutasi dikeluarkan satu hari pasca-pembacaan putusan.
Mutasi dan promosi itu banyak aspek, yang pasti kepangkatan dan masa kerja, serta ada pengecekan rekam jejak hakim yang bersangkutan," kata Ridwan.
Pada Rabu (10/5) MA mengumumkan 388 orang hakim yang menerima promosi jabatan dan mutasi, satu hari pasca-pembacaan putusan.
Tiga dari 388 hakim yang menerima promosi jabatan dan mutasi ini adalah hakim yang menangani perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (*)
Berita Terkait
Andree Algamar Serahkan Santunan THR Bagi Anak Yatim Binaan Masjid Agung Nurul Iman
Minggu, 7 April 2024 19:49 Wib
Sandra Dewi: Jangan bikin berita tidak benar
Jumat, 5 April 2024 9:16 Wib
Sandra Dewi diperiksa Kejaksaan Agung
Kamis, 4 April 2024 11:58 Wib
Sandra Dewi datangi Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan sebagai saksi
Kamis, 4 April 2024 10:07 Wib
Kejagung jadwalkan periksa Sandra Dewi sebagai saksi korupsi timah
Kamis, 4 April 2024 9:08 Wib
Kejagung tetapkan Harvey Moeis sebagai tersangka korupsi timah
Kamis, 28 Maret 2024 11:11 Wib
Kejagung tetapkan Helena Lim sebagai tersangka korupsi kasus timah
Rabu, 27 Maret 2024 4:19 Wib
Teken MoU bersama Kementerian BUMN dan BPKP, PLN lanjutkan tata kelola perusahaan yang baik
Rabu, 6 Maret 2024 16:50 Wib