Payakumbuh Raih Prediket WTP

id Opini WTP Payakumbuh

Payakumbuh Raih Prediket WTP

Kepala BPK Perwakilan Sumbar Eliza kepada Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan Ketua DPRD Yendri Bondra di gedung BPK Perwakilan Sumbar di Jalan Khatib Sulaiman Padang, Jumat. (ANTARA SUMBAR/Istimewa)

Payakumbuh, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat meraih prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WPT) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah (LKPD) 2016.

Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi saat dihubungi di Payakumbuh, Senin, mengatakan penghargaan itu diraih secara berturut-turut sejak tiga tahun terakhir.

"Terima kasih kepapada semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atas usaha yang dilakukan, sehingga Kota Payakumbuh kembali mendapat opini WTP tahun atas LKPD 2016," tambahnya.

Menurutnya, opini WTP yang diberikan BPK Perwakilan Sumbar itu atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Penyajian LKPD memenuhi Standar Aakuntasi Pemerintahan (SAP), LHP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan LHP tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-perundangan.

Pihaknya mengaku lega, karena target untuk mendapatkan opini WTP telah terwujud, meskipun butuh waktu menunggunya. Akan tetapi prestasi tersebut akhirnya diraih untuk ketiga kalinya secara berurutan.

Riza mengatakan komitmen pemerintah daerah bersama seluruh jajaran OPD bersama DPRD untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara sudah dapat dibuktikan kepada seluruh masyarakat setempat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat Syafwal menjelaskan kesuksesan Kota Payakumbuh meraih opini WTP tidak terlepas dari usaha keras dan kerja cerdas dari para penyusun laporan keuangan, pengurus, serta penyimpan barang di semua OPD.

Menurutnya menpertahankan opini itu perlu komitmen yang tegas dan jelas dari semua pemangku kepentingan di jajaran pemerintahan daerah.

Komintmen tersebut, baik kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam mengelola keuangan daerah, barang milik daerah, maupun dalam memproses pengadaan barang dan jasa.

"Di sisi lain, semua OPD harus meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di OPD masing-masing. Sehingga pencegahan atas dugaan penyimpangan dapat dilakukan sedini mungkin," ujarnya.

Ia menambahkan semua OPD perlu melakukan pengamanan aset atau barang milik pemerintah daerah melalui kebijakan manajemen aset yang baik.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar Eliza kepada Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan Ketua DPRD Yendri Bondra di gedung BPK Perwakilan Sumbar di Padang.

Eliza berharap ke depannya kepala daerah mampu mempertahankan opini WTP serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, melakukan pengawasan sertapengendalian terhadap aset-aset pemerintah daerah.

Sehingga kekayaan daerah tersebut tidak saja tersaji secara memadai, tetapi juga terpelihara dengan baik. (*)