DPR Minta Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN Lebih Optimal

id Mukhamad Misbakhun

DPR Minta Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN Lebih Optimal

Muhammad Misbakhun. (Antara Foto)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Tim Ekonomi Pemerintah lebih optimal berkoordinasi dan melakukan langkah tepat, bagaimana memperbesar peran pembiayaan Non-APBN untuk pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur, merupakan program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga kelangsungan proyek infrastruktur ini sepatutnya tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya semakin terbatas," kata Mukhamad Misbakhun di Jakarta, Senin (12/6).

Menurut dia, koordinasi antarinstansi dan kreativitas dalam mencari sumber pendanaan non-APBN menjadi sangat penting, karena saat ini proyek infrastruktur lah yang menjadi salah satu lokomotif pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan, kisaran target pertumbuhan ekonomi antara 5,4 persen hingga 6,1 persen pada RAPBN tahun 2018 membutuhkan sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang dapat menggerakkan ekonomi nasional.

Pada rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2018, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (12/6), Misbakhun mengingatkan, Tim Ekonomi yang dibentuk Pemerintah agar dapat bekerja lebih keras guna mewujudkan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye pada pemilu presiden tahun 2014.

"Pak Jokowi pada saat kampanye sebagai calon Presiden, beliau menegaskan pada pemerintahannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

nasional menjadi sekitar tujuh persen, pada tahun keempat yakni 2018," kata Misbakhun.

Perwakilan Pemerintah pada rapat kerja tersebut adalah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Agus D Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Pada kesempatan tersebut, Misbakhun meminta Tim Ekonomi Pemerintah dapat mewujudkan keseimbangan positif. (*)