Bupati Dharmasraya: Pers Berperan Besar Majukan Daerah

id sutan riska

Bupati Dharmasraya: Pers Berperan Besar Majukan Daerah

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska. (Antara)

Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Sutan Riska menilai kalangan pers memiliki peranan besar untuk kemajuan pembangunan daerah itu.

"Terutama dalam mengawal dan mengawasi kebijakan daerah dengan pemberitaan yang berimbang. Kritik boleh asal sesuai fakta, dan berimbang." katanya di Pulau Punjung, Kamis.

Hal itu disampaikan bupati saat menggelar silaturahim bersama wartawan yang bertugas di daerah itu. Dihadiri Ketua PWI Dharmasraya Maryadi, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Irsyad, dan Kepala Bagian Humas Atrizal.

Menurut bupati peranan pers dianggap besar karena berkesinambungan dalam memberitakan perkembangan dan dinamika pembangunan.

Selanjutnya, pihaknya mengharapkan kalangan pers dapat memberikan saran dan masukan, termasuk kekurangan pembangunan di Dharmasraya yang perlu dibenahi.

Ia berharap ke depanya tidak ada lagi batas antara wartawan dan pemerintah dalam menjalakan tugas demi pembagunan yang lebih baik.

"Sekiranya kalau ada yang kurang mengenai pembagunan daerah atau menyangkut pribadi teman-teman wartawan tolong di disampaikan ke saya atau kepala humas, jangan dibiarkan sampai berlarut," ujar dia.

Selain itu, katanya melanjutkan isu mengenai adanya kelempok wartawan A dan B juga diharapkan tidak lagi terdegar dan menjadi pembahasan.

"Saya sampaikan hari ini pemerintah memposisikan semua wartawan sama, tidak ada bedanya. Saya juga minta kepada Kepala Bagian humas untuk meluruskan jika kekeliruan ini benar adanya," tegas dia.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Dharmasraya Maryadi menyatakan kesiapan pers dan wartawan di daerah itu dalam membantu publikasi peambagunan daerah ke deapan.

Mengenai sekat wartawan, ia menilai sajauh ini hal itu tidak pernah terjadi di Dharmasraya. Bahkan pemerintahlah yang berupaya membuat sekat antara wartawan

"Misalnya adanya edaran Bagian Humas ke Organisasi Perangkat Daerah hingga walinagari terakait beberapa wartwan saja yang boleh meliput kegiatan pembagunan daerah. Kemudian tidak semua wartawan terlibat dalam peliputan kegaitan safari ramadhan. hal hal seperti ini saya rasa tidak perlu terjadi," ungkap dia.

Meski demikian, Ia berahap hal serupa tidak kembali terjadi sehingga harmonisasi antara pers dan pemrintah dapat terjalin dengan baik.

"Saya kira yang sudah biarlah beralalu, ke depanya bagaimana membangun daerah secara bersama," ucap dia. (*)