Pencetakan KTP-E di Bukittinggi Terkendala Penunggalan NIK dari Pusat

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) terkendala penunggalan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pusat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukittinggi, Ridwan Efendi melalui Sekretaris Disdukcapil setempat, Masriwal di Bukittinggi, Rabu, mengatakan kendala pencetakan itu terutama dialami bagi warga para pemula yang baru merekam data.

"Umumnya para pemula dan baru rekam yang belum dapat dilakukan pencetakan karena belum ada pengembalian penunggalan data dari pusat. Ada sebanyak 3.484 dan ini cukup menjadi keluhan dari warga kapan bisa memiliki KTP-E," ujarnya.

Sebagai solusi pihaknya masih menggunakan surat keterangan sementara sebagai bukti kepemilikan KTP dan dapat digunakan layaknya KTP-E.

Ia menerangkan Disdukcapil Bukittinggi telah menerima 2.000 keping blangko KTP-E pada April 2017 namun baru 350 keping yang sudah dicetak.

Pencetakan diprioritaskan bagi warga yang sudah punya KTP-E namun ada penggantian data atau kondisi fisik KTP-E sudah rusak sehingga informasi yang tertera tidak terbaca jelas.

"Sebenarnya ada 6.766 data yang sudah siap cetak atau 'print ready record', tetapi karena blangko terbatas hanya tersisa 1.650 keping maka kami prioritaskan bagi yang mendesak. Kami harapkan masyarakat agar memakluminya," tambahnya.

Masriwal menyebutkan jumlah penduduk Bukittinggi saat ini sebanyak 120.571 jiwa dan wajib KTP sebanyak 83.456 jiwa.

"Cakupan perekaman data sampai Mei 2017 sudah 91 persen atau 75.942 dari total wajib KTP. Targetnya 2019 semua wajib KTP sudah rekam data," sebutnya.

Memanfaatkan momen libur lebaran dan banyaknya warga yang pulang kampung, pihak Disdukcapil Bukittinggi merencanakan membuka pelayanan perekaman data menggunakan mobil keliling untuk menyasar perantau yang belum rekam data.

"Rencananya 3 Juli 2017 kami upayakan menggunakan mobil keliling ditempatkan di keramaian agar target 100 persen perekaman data lebih cepat dicapai sebelum 2019," katanya. (*)