Sampah Jadi Masalah Utama Libur Lebaran di Pesisir Selatan

Painan, (Antara Sumbar) - Pejabat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menyebutkan sampah menjadi permasalahan selama libur Lebaran 2017 pada beberapa objek wisata di daerah itu.

"Dengan banyaknya objek wisata yang tersebar serta jumlah pengunjung yang membludak , sampah menjadi permasalahan yang sulit kami atasi," kata Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pesisir Selatan, Zefnihan di Painan, Minggu.

Hal tersebut katanya, akan menjadi evaluasi khusus sehingga kejadian serupa tidak terjadi pada tahun berikutnya.

Selain memberdayakan petugas kebersihan, tidak menutup kemungkinan masyarakat serta pelaku wisata juga akan diberdayakan sehingga sampah tidak mengganggu pemandangan di lokasi wisata.

"Masyarakat dan pelaku wisata memiliki peran penting dalam mewujudkan lokasi yang bersih karena bagaimanapun jika pengunjung membludak maka mereka akan mendapatkan manfaat positifnya," ujarnya.

Selain sampah, perparkiran juga menjadi permasalahan terutama menyangkut tarif, hal tersebut terjadi pada perparkiran yang dikelola oleh masyarakat dimana tarif yang diberlakukan diatas tarif resmi.

"Terkait perparkiran kami akan berbicara lebih lanjut dengan dinas perhubungan tentang langkah-langkah tepat yang akan ditempuh," kata Zefnihan.

Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Ikal Jonedi menyebutkan selain memberdayakan masyarakat serta pelaku wisata permasalahan sampah juga bisa diatasi dengan menyediakan tempat sampah yang representatif di objek wisata.

"Kami yakin tidak semua wisatawan nyaman dengan suasana yang banyak sampah serta terbiasa membuang sampah sembarangan. Namun jika tempat sampah tidak tersedia mau bagaimana lagi tentu sampah akan dibuang sembarangan," katanya.

Sementara terkait perparkiran ia menyebutkan harus ada kesepahaman antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang mengelola perparkiran setelah itu baru diberikan rekomendasi untuk membuka perparkiran.

Dengan begitu katanya, permasalahan seperti tingginya tarif parkir bisa diminimalkan. Jika membandel pemerintah kabupaten bisa mencabut rekomendasi yang diberikan. (*)