Padang, (Antara Sumbar) - Sumatera Barat mendapatkan bantuan Air Quality Monitoring System atau alat monitor kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi langsung tentang keadaan udara.
"Informasi ini penting bagi masyarakat terutama jika terjadi penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Senin.
Ia mengatakan hal itu saat meresmikan penggunaan alat monitor kualitas udara di halaman kantor gubernur setempat.
Kualitas udara di Sumbar saat ini relatif masih baik, terbukti indikator pada papan informasi digital alat monitor menunjukkan warna hijau. Namun, seringkali kualitas udara memburuk, terutama karena asap kiriman dari provinsi tetangga seperti Riau, Bengkulu atau Jambi.
Penurunan kualitas udara tersebut, sebelumnya hanya bisa dideteksi secara kasat mata oleh masyarakat yaitu dengan menurunnya jarak pandang. Informasi yang lebih valid hanya bisa didapatkan jika menghubungi Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang, Kabupaten Agam.
Namun, tidak semua masyarakat mengetahui akses untuk bisa mendapatkan informasi tersebut.
Kehadiran alat monitor kualitas udara di Sumbar dinilai bisa memberikan informasi yang lebih cepat dan merata pada masyarakat sehingga bisa mengambil tindakan pencegahan secara mandiri, seperti mengggunakan masker.
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup Dasrul Chaniago dalam kesempatan yang sama mengatakan, selain di Kantor Gubernur Sumbar, papan informasi digital alat monitoring kualitas udara itu juga ada di Balai Kota Padang.
"Meski bukan bantuan dari pusat seperti yang di kantor gubernur, tetapi sudah terkoneksi dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sama di balai kota," kata dia.
Selain Sumbar menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan bantuan untuk Banjarmasin dan Pekanbaru, Riau.
"Tahun depan juga akan ada untuk Jakarta, Batam, Manado dan Makasar," kata dia.
Bantuan itu menurut dia diprioritaskan untuk daerah yang belum bisa menganggarkan pengadaan alat itu karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Sementara untuk daerah yang APBD nya bagus, bisa melakukan pengadaan sendiri seperti DKI Jakarta, Kalimantan Utara dan Bandung.
Ia juga berharap pengadaan alat pada daerah lain juga bisa dilakukan dengan bantuan dana CSR perusahaan. (*)
Sumbar Dapat Bantuan Alat Monitor Kualitas Udara
Papan informasi digital indeks pencemaran udara di halaman kantor Gubernur Sumbar. (Antara Sumbar/Miko Elfisha)
