Padang, (Antara Sumbar) - Sumatera Barat mendapatkan bantuan Air Quality Monitoring System atau alat monitor kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi langsung tentang keadaan udara.
"Informasi ini penting bagi masyarakat terutama jika terjadi penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Senin.
Ia mengatakan hal itu saat meresmikan penggunaan alat monitor kualitas udara di halaman kantor gubernur setempat.
Kualitas udara di Sumbar saat ini relatif masih baik, terbukti indikator pada papan informasi digital alat monitor menunjukkan warna hijau. Namun, seringkali kualitas udara memburuk, terutama karena asap kiriman dari provinsi tetangga seperti Riau, Bengkulu atau Jambi.
Penurunan kualitas udara tersebut, sebelumnya hanya bisa dideteksi secara kasat mata oleh masyarakat yaitu dengan menurunnya jarak pandang. Informasi yang lebih valid hanya bisa didapatkan jika menghubungi Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang, Kabupaten Agam.
Namun, tidak semua masyarakat mengetahui akses untuk bisa mendapatkan informasi tersebut.
Kehadiran alat monitor kualitas udara di Sumbar dinilai bisa memberikan informasi yang lebih cepat dan merata pada masyarakat sehingga bisa mengambil tindakan pencegahan secara mandiri, seperti mengggunakan masker.
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup Dasrul Chaniago dalam kesempatan yang sama mengatakan, selain di Kantor Gubernur Sumbar, papan informasi digital alat monitoring kualitas udara itu juga ada di Balai Kota Padang.
"Meski bukan bantuan dari pusat seperti yang di kantor gubernur, tetapi sudah terkoneksi dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sama di balai kota," kata dia.
Selain Sumbar menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan bantuan untuk Banjarmasin dan Pekanbaru, Riau.
"Tahun depan juga akan ada untuk Jakarta, Batam, Manado dan Makasar," kata dia.
Bantuan itu menurut dia diprioritaskan untuk daerah yang belum bisa menganggarkan pengadaan alat itu karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Sementara untuk daerah yang APBD nya bagus, bisa melakukan pengadaan sendiri seperti DKI Jakarta, Kalimantan Utara dan Bandung.
Ia juga berharap pengadaan alat pada daerah lain juga bisa dilakukan dengan bantuan dana CSR perusahaan. (*)
Berita Terkait
Kementerian Perhubungan perkuat koordinasi penyelenggaraan angkutan udara perintis
Selasa, 30 April 2024 18:10 Wib
Kemenhub: Jalur udara pemudik terbanyak angkutan umum pada H-2 Lebaran
Rabu, 10 April 2024 6:04 Wib
Menlu: RI siap kirim bantuan Palestina-Sudan dari jalur udara
Selasa, 26 Maret 2024 16:23 Wib
Serangan udara baru AS-Inggris targetkan Houthi di Yaman
Selasa, 5 Maret 2024 9:02 Wib
Kopaska TNI latihan terjun dan evakuasi medis udara di Jakarta
Senin, 4 Maret 2024 20:32 Wib
Pesawat F-16 di Skadron Udara 16
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib
Polusi udara Jakarta
Kamis, 14 Desember 2023 12:32 Wib
Sumbar-FIELD jalin kerja sama bidang pertanian ramah lingkungan
Selasa, 5 Desember 2023 18:40 Wib