Bappenas: Pentingnya Kemitraan Lintas Sektor Wujudkan SDGS

id Bambang Brodjonegoro

Bappenas: Pentingnya Kemitraan Lintas Sektor Wujudkan SDGS

Bambang Brodjonegoro. (Antara)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya kemitraan di semua sektor, termasuk aktor pemerintah dan non-pemerintah di tingkat nasional dan daerah guna mendukung terwujudnya agenda SDGs.

Dalam keterangan pers yang diterima Antara, Kamis, Bambang mencontohkan perlunya kerja sama lintas sektor dalam penggunaan mekanisme non tunai atau 'cashless' di Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Transfer Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan.

"Kebijakan ini memerlukan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan sektor ritel dan perbankan. Mekanisme ini dapat meningkatkan akurasi target, mengurangi kecurangan, dan mendorong keterbukaan terhadap akses keuangan," ujar Bambang dalam pidatonya di Forum ECOSOC Thematic Discussion on the Main Theme of the Council "Indonesia's Experience in Addressing Multidimensional Poverty", di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis.

Ia menjelaskan, untuk membiayai pelaksanaan SDGs, Indonesia terus meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, Undang-Undang Pengampunan Pajak telah diimplementasikan.

Pembiayaan alternatif lainnya, lanjut Bambang, dimobilisasi dari dana filantropi dan bisnis serta dana sosial keagamaan. Selanjutnya, untuk mendukung program pembiayaan berkelanjutan, Indonesia juga telah menyiapkan panduan untuk green banking dan green financing.

Pemerintah sendiri akan memperkuat tiga pilar, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan, dan ekosistem yang mendukung.

Pilar pertama akan diwujudkan melalui indikator kehidupan sehat dan sejahtera (kesehatan), kedua, ketahanan pangan dan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, pendidikan berkualitas dan ekosistem laut (perikanan). Pilar kedua, diwujudkan melalui industri, inovasi dan infrastruktur serta manajemen kelautan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, pemerintah akan menciptakan ekosistem pendukung berupa kesetaraan gender, kemitraan, pembiayaan, kebijakan dan ketersediaan data. (*)