Nelayan Pesisir Selatan Berharap Pengerukan Muara Batang Kapas

id Nelayan

Nelayan Pesisir Selatan Berharap Pengerukan Muara Batang Kapas

Kapal nelayan bersandar di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. (Foto: Mukhlisun/Antara Sumbar)

Painan, (Antara Sumbar) - Para nelayan di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengharapkan pemerintah setempat melakukan pengerukan Muara Batang Kapas karena kondisinya sudah dangkal dan kapal bagan sulit berlabuh.

"Apalagi jika air laut sedang surut kapal bagan penangkap ikan sama sekali tidak bisa berlabuh," kata nelayan setempat Buyuang (39) di Painan, Kamis.

Ia menerangkan jika kapal bagan sedang membutuhkan perawatan pada saat air muara surut harus dikemudikan ke lokasi lain seperti Painan dan Lengayang agar bisa dilakukan perbaikan, sehingga memakan waktu dan biaya besar.

Selain itu ujarnya, jika kapal bagan mendapat tangkapan pada saat air muara sedang surut, dibutuhkan kapal penjemput sehingga juga membutuhkan biaya tambahan.

Kendati kondisinya seperti itu pihaknya mengaku belum pernah terjadi kejadian nahas akibat pendangkalan muara seperti kapal yang rusak atau pun adanya nelayan yang meninggal dunia.

"Kami lebih baik mengambil alternatif lain dari pada memaksakan berlabuh saat air muara sedang surut," kata nelayan lainnya Syamsul (50).

Sementara itu, Wali Nagari IV Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Satria Darma Putra mengatakan laporan kondisi muara yang dangkal telah diterimanya dan telah dibicarakan ke tingkat pemerintah kabupaten.

"Proposal pengerukan muara sudah kami buat dan rencana di lokasi itu juga akan dibangun batu penahanan ombak karena rentan terjadi abrasi," katanya.

Ia mengatakan setiap harinya terdapat ratusan nelayan yang menggantungkan perekonomian di Muara Batang Kapas mulai dari nelayan kapal bagan hingga nelayan tradisional.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni memerintahkan agar wali nagari secepatnya menyelesaikan dokumen yang diperlukan sehingga pengerukan segera dilaksanakan.

"Jika anggarannya tidak ada di daerah, saya akan mengajukan permohonan ke kementerian terkait," kata Hendrajoni. (*)