Jakarta, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron berharap persoalan terkait dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dikelola dengan baik agar tidak menjadi potensi peningkatan inflasi pada masa mendatang.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam rilis, Kamis, menyatakan ada kecemasan sejumlah pihak bila HPP naik maka akan dapat mengakibatkan dampak terhadap harga di pasaran dan juga mengakibatkan inflasi.
"Untuk itu, Komisi IV akan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan semuanya akan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian karena hal ini juga menyangkut persoalan multisektor," ucap politikus Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, lembaga Center for Indonesian Police Studies (CIPS) mengingatkan, Program Beras Sejahtera (Rastra), serta kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) jangan justru melemahkan kekuatan negosiasi petani terhadap pihak perantara.
"Selain berpotensi disalahgunakan dalam praktik korupsi, kebijakan (Rastra dan HPP) ini juga dapat melemahkan kekuatan tawar petani ketika mereka bernegosiasi dengan pihak-pihak perantara seperti pengepul beras atau pihak swasta dalam rangka menjual hasil panennya," kata peneliti CIPS bidang perdagangan Hizkia Respatiadi.
Menurut dia, riset CIPS menunjukkan bahwa triliunan rupah anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk program Rastra akan lebih tepat sasaran apabila dialihkan untuk program perlindungan sosial yang dapat menyokong masyarakat prasejahtera yang terdapat di berbagai daerah di Tanah Air.
Beragam program perlindungan sosial tersebut, lanjutnya, adalah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adapun anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk Program Rastra pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 21 triliun.
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rastra, lanjutnya, kebijakan HPP harga yang ditetapkan Bulog ketika mereka membeli beras dari petani dinilai justru melemahkan posisi petani ketika mereka menjual hasil panennya karena pihak perantara dapat hanya bersedia membeli beras dengan harga yang tidak terlalu jauh dari HPP.
"Untuk HPP, meskipun dibuat dengan tujuan yang baik, kebijakan ini justru dapat dimanfaatkan secara tidak adil oleh pihak perantara untuk menekan harga pembelian beras dari para petani miskin," paparnya.
Hal itu, ujar dia, mengakibatkan petani sulit untuk memperoleh harga panen yang layak dan sepadan dengan jerih payahnya.
Terkait dengan inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menilai laju inflasi yang terkendali hingga pertengahan 2017 bisa menjaga daya beli masyarakat dan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga.
"Idealnya kalau inflasi terkendali, daya beli juga lebih bagus," kata Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (1/8).
Suhariyanto menjelaskan harga bahan makanan maupun tarif sektor jasa yang relatif terjaga bisa memancing minat masyarakat untuk berbelanja. (*)
Persoalan HPP Beras Diharapkan Tidak Akibatkan Inflasi
Ilustrasi beras. (Antara)
