Legislator Minta Pasaman Ajukan Proposal Penanggulangan Bencana

Lubuk Sikaping, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman Sumatera Barat segera mengajukan proposal penanggulangan dampak bencana alam yang terjadi di Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping.

"Rombongan sudah melakukan kunjungan ke lokasi bekas bencana banjir akibat luapan Sungai Batang Paraman Dareh yang terjadi pada 2015, namun dampaknya hingga saat ini cukup mengkhawatirkan," kata dia, saat dihubungi di Pariaman, Kamis.

Ia mengatakan akibat bencana banjir tersebut kurang lebih 35 rumah warga di Jorong Paraman Dareh mengalami rusak cukup parah.

Selain merusak puluhan rumah warga tersebut kata dia, puluhan Hektare (Ha) lahan persawahan masyarakat juga terimbas luapan sungai itu.

"Kami prihatin melihat kondisi ini, oleh karena itu pemerintah daerah harus secepatnya mengusulkan proposal bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana," ujar dia.

Setelah diusulkan katanya, DPR akan membantu mengupayakan permohonan tersebut. Apalagi ujar dia, pihaknya saat ini berada di Komisi VIII yang bermitra langsung dengan BNPB.

Sementara itu Wali Nagari Air Manggis Yoharman mengatakan akibat bencana alam pada 2015 tersebut hingga saat ini kurang lebih 20 Ha sawah masyarakat tidak bisa teraliri air sungai.

"Sawah masyarakat tidak bisa teraliri air sungai karena empat titik irigasi rusak parah, namun satu diantaranya sudah diperbaiki pemerintah daerah," kata dia.

Pihaknya mengaku pasca kejadian tersebut, pada Desember 2015 pemerintah pusat melalui BNPB membantu biaya penanggulangan bencana sebesar Rp2 miliar.

Namun ujar dia, biaya tersebut belum cukup untuk mengatasi dampak dari bencana alam yang terjadi. Secara umum ujarnya, kurang lebih kerugian masyarakat khususnya petani mencapai 150 ton gabah selama satu tahun atau dua kali panen.

"Kurang lebih 50 Kepala Keluarga menggantungkan hidup di jorong tersebut, sehingga efek ekonomi cukup dirasakan akibat bencana alam," katanya.

Terkait pengajuan proposal bantuan tersebut, ia mengaku telah mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD setempat untuk membahas pengajuan ke pemerintah pusat. (*)