Padang, (Antara Sumbar) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan peralihan kewenangan SMK sederajat dari kabupaten dan kota ke tingkat provinsi bertujuan meningkatkan kualitas lulusan agar terampil dan siap kerja.
"Kementerian Perindustrian diarahkan oleh presiden Joko Widodo agar dapat menjadi penggerak untuk pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi," katanya ketika melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sabtu.
Pada 2018, jelasnya pemerintah pusat akan membantu peralatan dan bahan di laboratorium praktik di SMK dengan anggaran minimal sebesar Rp500 juta per sekolah untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas.
Hal ini penting sebab bila minimnya peralatan dan berkualitas rendah akan mengganggu kualitas lulusan.
"Oleh sebab itu untuk mengatasi kendala tersebut, langkah yang diambil pemerintah yakni dengan dipindahkannya kewenangan SMK ke provinsi," kata dia.
Ia mengemukakan pertumbuhan industri ditentukan oleh tiga faktor, yakni investasi, teknologi dan sumber daya manusia yang dihasilkan dari dunia penidikan.
Dunia industri, lanjutnya membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan menjadikan industri lebih berdaya saing.
"SMK diyakini mampu menghasilkan lulusan berkompeten tersebut," sebutnya.
Upaya lain dalam peningkatan kualitas SMK, kata Airlangga dengan meluncurkan program vokasi industri untuk membangun penyesuaian antara industri dan SMK, dengan target hingga 2019 sebanyak 355 perusahaan industri yang akan membina 1.775 SMK.
"Melalui program ini setiap perusahaan industri diminta membina setidaknya lima SMK," katanya.
Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menjelaskan kendala yang dihadapi oleh provinsi setempat yakni rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK.
"Setelah beralihnya keweangan SMk dari kabupaten dan kota, pemerintah provinsi masih mencari formula yang tepat untuk menghasilkan lulusan yang serapan kerjanya tinggi," katanya.
Kemudian upaya lain yang dilakukan pemerintah provinsi untuk
peningkatan serapan lulusan kerja tersebut, yakni mendukung penuh pelibatan dunia usaha dalam menentukan mata pelajaran bidang keahlian di SMK sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
"Ini inovasi yang sangat bagus karena persentase tamatan SMK yang langsung diserap dunia kerja, tentu makin meningkat," katanya.
Ia menambahkan itu terkait upaya pemerintah menurunkan angka pengangguran terbuka di Sumbar yang mencapai 5,8 persen pada 2017. (*)
Berita Terkait
Kemenkumham Sumbar harmonisasi peraturan tarif layanan BLUD SMK
Jumat, 19 April 2024 18:28 Wib
Mandala Finance edukasi 332 Siswa SMA/SMK keterampilan pengelolaan keuangan
Kamis, 14 Maret 2024 19:00 Wib
Gubernur: Praktik langsung di edotel tingkatkan keahlian siswa SMK
Selasa, 20 Februari 2024 18:29 Wib
Wali Kota Hendri Septa serahkan e-KTP bagi 85 siswa SMK jelang Pemilu
Senin, 5 Februari 2024 15:00 Wib
Budaya safety , PLN lakukan edukasi keselamatan ketenagalistrikan di SMKN 6 Padang
Senin, 5 Februari 2024 13:55 Wib
Wakil Ketua DPRD Sumbar motivasi siswa SMK berwirausaha
Senin, 15 Januari 2024 9:02 Wib
Wujudkan Pendidikan Berkualitas , PLN Peduli Dukung Pengembangan Boarding School SMK Islam Terpadu AL-Izhar Kamang - Kab. Agam
Kamis, 28 Desember 2023 10:25 Wib
Gubernur Sumbar tekankan pentingnya bahasa asing bagi lulusan SMK
Senin, 18 Desember 2023 20:59 Wib