Painan, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyebutkan untuk mendongkrak harga komoditi gambir di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, perlu dibentuk standarisasi.
"Standarisasi diperlukan untuk mengukur kualitas produk apakah masuk kategori rendah, sedang atau tinggi," katanya di Painan, Selasa.
Ia mengatakan dengan adanya standarisasi maka petani bisa menjadikannya sebagai acuan penetapan harga gambir yang diproduksinya.
Pembentukan standarisasi ini petani bisa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten melalui dinas terkait.
Ia menyebutkan tidak stabilnya harga komoditi gambir tidak hanya terjadi di Pesisir Selatan, namun juga di beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat seperti Kabupaten Limapuluh Kota.
Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti sedikitnya persaingan antarperusahaan, meningkatnya ketersediaan gambir di tingkat petani dan belum adanya standarisasi gambir.
Sementara itu, dari data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan terdapat lahan gambir seluas 14.354 hektare yang tersebar di 13 kecamatan dari 15 kecamatan di daerah itu.
Dari 13 kecamatan tersebut lahan paling luas berada di Kecamatan Koto XI Tarusan seluas 9.064 hektare, selanjutnya Kecamatan Sutera seluas 3.757 hektare dan sisanya berada pada 11 kecamatan lain dengan luas bervariasi.
Dari lahan tersebut produksi gambir di Pesisir Selatan pada 2016 mencapai 6,8 ribu ton.
Sementara itu, seorang pedagang pengumpul komoditi gambir di Kecamatan Sutera, Idul (29) menyebutkan saat ini ia membeli gambir ke petani seharga Rp50 ribu per kilogram.
Harga tersebut sebutnya mengalami kenaikan jika dibandingkan beberapa pekan sebelumnya yang hanya Rp25 ribu per kilogram.
"Kami menetapkan harga gambir berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pedagang besar di Kota Padang, berapapun harga yang mereka tetapkan merupakan patokan bagi kami ketika membeli gambir ke petani," katanya lagi. (*)
Legislator: Komoditi Gambir Pesisir Selatan Perlu Standarisasi
Anggota Komisi IV DPR-RI, Hermanto. (Antara)
