Simpang Empat, (Antara Sumbar) - Penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), butuh kerja sama tokoh adat, pemerintah dan pihak keamanan agar permasalahannya tidak berlarut-larut.
"Harmonisasi tokoh adat dengan aparatur pemerintah dan aparatur keamanan dalam rangka penyelesaian sengketa lahan di Pasaman Barat sangat dibutuhkan," kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pasaman Barat, Edison Zelmi didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat Kesbangpol, Yosmar Difia saat pertemuan dengan 70 orang tokoh adat, pemerintah dan Polres setempat di Simpang Empat, Jumat.
Ia mengemukakan polemik sengketa lahan di Pasaman Barat terus mencuat ke permukaan, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat nasional. Sengketa lahan ini membutuhkan kerjasama dari tokoh adat.
Menurutnya sengketa lahan yang sudah mulai menampakkan ketidakharmonisan umumnya dinominasi oleh perusahaan dan Koperasi Unit Desa. Jika polemik ini tidak ikut campur tokoh adat dalam penyelesaiannya, maka persoalan akan terus berlarut-larut.
"Sama-sama kita ketahui bahwa persoalan sengketa lahan di Pasaman Barat sudah cukup banyak. Persoalan muncul ketika antara perusahaan dengan masyarakat sudah berbeda kepentingan. Tentunya ini menjadi citra buruk di Pasaman Barat dan masyarakat juga tidak nyaman," jelasnya.
Ia menekankan tokoh adat memiliki peran penting di masyarakat. Sebab, sebagai niniak mamak tentunya suara akan didengar oleh kemenakan. Selain itu, tokoh adat juga harus bisa mengayomi masyarakat agar merasa ada tempat bermusyawarah sebelum perkara dibawa ke ranah hukum.
"Persoalan sengketa lahan ini muncul ketika generasi atau keturunan sudah berkembang banyak," ujarnya.
Sementara Raja Pasaman Daulat Parit Batu Hendri Eka Putra menjelaskan tokoh adat selama ini tidak terlalu diperhitungkan oleh perusahaan. Padahal tokoh adat memiliki peran yang sangat penting ditengah masyarakat.
"Tokoh adat harus ambil bagian dalam menyelesaikan sengketa lahan di Pasaman Barat. Tentunya sinergi antara tokoh adat, pemerintah dan pihak keamanan sangat penting," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat, Kompol Sukirman juga menilai peran tokoh adat sangat penting menyelesaikan permasalahan lahan yang ada.
"Salah satu upayanya tentu dengan jalan musyawarah dan mufakat. Disinilah peran tokoh adat, ninik mamak dalam menyelesaikan masalah lahan atau konflik tanah," katanya.
Pihaknya dari pihak keamanan juga siap bekerja sama dengan pemerintah dan tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. (*)
"Harmonisasi tokoh adat dengan aparatur pemerintah dan aparatur keamanan dalam rangka penyelesaian sengketa lahan di Pasaman Barat sangat dibutuhkan," kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pasaman Barat, Edison Zelmi didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat Kesbangpol, Yosmar Difia saat pertemuan dengan 70 orang tokoh adat, pemerintah dan Polres setempat di Simpang Empat, Jumat.
Ia mengemukakan polemik sengketa lahan di Pasaman Barat terus mencuat ke permukaan, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat nasional. Sengketa lahan ini membutuhkan kerjasama dari tokoh adat.
Menurutnya sengketa lahan yang sudah mulai menampakkan ketidakharmonisan umumnya dinominasi oleh perusahaan dan Koperasi Unit Desa. Jika polemik ini tidak ikut campur tokoh adat dalam penyelesaiannya, maka persoalan akan terus berlarut-larut.
"Sama-sama kita ketahui bahwa persoalan sengketa lahan di Pasaman Barat sudah cukup banyak. Persoalan muncul ketika antara perusahaan dengan masyarakat sudah berbeda kepentingan. Tentunya ini menjadi citra buruk di Pasaman Barat dan masyarakat juga tidak nyaman," jelasnya.
Ia menekankan tokoh adat memiliki peran penting di masyarakat. Sebab, sebagai niniak mamak tentunya suara akan didengar oleh kemenakan. Selain itu, tokoh adat juga harus bisa mengayomi masyarakat agar merasa ada tempat bermusyawarah sebelum perkara dibawa ke ranah hukum.
"Persoalan sengketa lahan ini muncul ketika generasi atau keturunan sudah berkembang banyak," ujarnya.
Sementara Raja Pasaman Daulat Parit Batu Hendri Eka Putra menjelaskan tokoh adat selama ini tidak terlalu diperhitungkan oleh perusahaan. Padahal tokoh adat memiliki peran yang sangat penting ditengah masyarakat.
"Tokoh adat harus ambil bagian dalam menyelesaikan sengketa lahan di Pasaman Barat. Tentunya sinergi antara tokoh adat, pemerintah dan pihak keamanan sangat penting," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat, Kompol Sukirman juga menilai peran tokoh adat sangat penting menyelesaikan permasalahan lahan yang ada.
"Salah satu upayanya tentu dengan jalan musyawarah dan mufakat. Disinilah peran tokoh adat, ninik mamak dalam menyelesaikan masalah lahan atau konflik tanah," katanya.
Pihaknya dari pihak keamanan juga siap bekerja sama dengan pemerintah dan tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. (*)
