Sembilan Fraksi DPRD Tanggapi Ranperda Perubahan APBD

id DPRD Tanah Datar

Sembilan Fraksi DPRD Tanggapi Ranperda Perubahan APBD

DPRD Tanah Datar. (ANTARA SUMBAR/Irfan Taufik)

Batusangkar, (Antara Sumbar) - Sembilan fraksi DPRD Tanah Datar menyampaikan tanggapan atas Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2017 untuk kesuksesan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sembilan fraksi yang menyampaikan tanggapan dalam sidang dewan di Pagaruyung, Rabu, itu adalah Fraksi PAN melalui juru bicara Beni Remon, Fraksi Gerindra Afrizal Moetwa, Fraksi Hanura Muhamad Haekal, Fraksi PPP Hafitrizal, Fraksi Demokrat Nurhamdi Zahari, Fraksi Golkar Syafarudin Datuk Marajo, Fraksi PDI Perjuangan Asrul Jusan, Fraksi PKS Istiqal dan Fraksi Bintang NasDem Rasman.

Fraksi Demokrat, Nurhamdi Zahari menyampaikan dilihat dari potensi daerah yang belum dikelola dengan baik seperti pendapatan parkir, pengelolaan aset daerah, pengelolaan pajak rumah makan dan restoran, pajak penerangan jalan, galian mineral bukan logam yang dulunya juga disebut pajak galian C, dan restribusi pelayanan pasar.

"Apabila dikelola dengan maksimal, maka keenam objek pajak tersebut akan berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dibutuhkan pengkajian ulang regulasi yang mendasari pungutan-pungutan tentang retribusi pajak dan lainnya," katanya.

Selain itu, dilihat dari pembelajaan dan pembiayaan pemerintah daerah untuk betul-betul memperhatikan dari sisi kebutuhan dan skala prioritas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Golkar Syafarudin mengucapkan terima kasih kepada pemda yang telah bekerja keras serta bersunguh-sunguh mempersiapkan dan menyampaikan Ranperda ini dimana selanjutnya akan dibahas secara bersama antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemda.

"Setelah kita mempelajari nota penjelasan pemerintah daerah tentang Ranperda perubahan APBD 2017 tersebut, Fraksi Golkar mempunyai pandangan yang sama dengan hal itu," katanya.

Fraksi Hanura Haekal menyampaikan dokumen publik berupa APBD menjadi instrumen penting penyelenggaraan pemerintah daerah agar berjalan secara efektif dan akuntabel.

"Kami sangat mengapresiasi peningkatan APBD Kabupaten Tanah Datar sebesar 2,7 persen dan sangat terlihat peningkatan tersebut dipengaruhi pendapatan daerah diantaranya meningkatnya PAD 28,24 persen dan meningkatnya pendapatan lainnya yang sah sebesar 11,27 persen dan harus dioptimalkan lagi," ujarnya.

Fraksi Bintang NasDem Rasman mengatakan penerimaan pendapatan daerah tentu mempengaruhi terhadap belanja daerah hal ini dilihat dari semua pendapatan daerah yang perlu efektif dan efisien demi kepentingan rakyat.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Saidani didampingi Ketua DPRD Anton Yondra, 28 anggota dewan, Wakil Bupati Zuldafri Darma, Forkopimda, Sekda Hardiman, Sekwan Elizar, para asisten, pimpinan OPD, camat, dan wali nagari. (*)