Padang Butuh Rp20 Miliar untuk Jamkesda 2014

Padang, (Antara) - Dinas Kesehatan Kota (Dinkes) Padang membutuhkan anggaran Rp20,058 miliar untuk pelaksanaan dan pembayaran premi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) "Sakato" pada 2014. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Eka Lusti, di Padang, Selasa, mengatakan, untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat, terhadap jaminan kesehatan, butuh anggaran Rp20 miliar, dimana saat ini dalam pembahasan dengan DPRD Kota Padang masih kurang Rp2 miliar. "Kekurangan anggaran untuk premi asuransi kesehatan tersebut kita harapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mencarikannya, supaya pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdata dalam jaminan tersebut," katanya. Ia menyebutkan, jika dana yang dibutuhkan tidak cukup, tentu semua masyakat yang masuk dalam Jamkeda "Sakato" tidak seluruhnya dapat terlayani maksimal. Dinkes Padang menjelaskan, peserta Jamkesda "Sakato" 2014 tercatat mencapai 86.948 jiwa, dimana premi bagi masyarakat Rp19.225 per jiwa per bulan. Untuk pelaksanaannnya Dinkes menjelaskan, terdapat anggaran shering dari provinsi Sumbar dan kabupaten kota, sebesar 40 persen banding 60 persen, dengan demikian anggaran sharing provinsi 40 persen dari Rp20,058 miliar, mencapai Rp8,023 miliar. Anggaran yang dibutuhkan dari APBD Kota Padang, mencapai Rp12,036 miliar sedangkan belanja premi asuransi kesehatan yang dianggarkan saat ini baru sebesar Rp9,919 miliar. Sehingga kekurangan untuk belanja premi asuransi kesehatan "Sakato" pada tahun 2014, mencapai Rp2,115 miliar. "Kami berharap dari dinas anggaran pada 2014 tetap Rp12 miliar, yang dicarikan oleh TAPD, sebab dari pembahasan di DPRD Padang mata anggaran untuk itu di Dinas Kesehatan baru Rp9,9 miliar," jelasnya. Terkait program Jaminan Sosial (BPJS) yang dimulai 1 Janurai 2014, Dinkes Padang menjelaskan, siap melaksanakannya. "Kami akui masih ada kekurangan dari segi peralatan untuk pelaksanaan itu, tapi tetap akan dilaksanakan secara maksimal, di 22 Puskesmas yang ada di Kota Padang, untuk menjadi tempat rujukan pertama pelayanan tingkat primer bagi peserta BPJS yang berobat," jelasnya. (*/eko/jno)