Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Bank Nagari
Berita

Nasional - 02/01/2013 06:54 WIB

ABY: Selama 2012 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Lemah

Yogyakarta, (Antara Sumbar) - Aliansi Buruh Yogyakarta menilai selama periode 2012 penegakan hukum ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah dan banyak pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap buruh.

"Pada 2012 ini persoalan ketenagakerjaan di Yogyakarta ditutup dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap buruh," kata Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, pelanggaran tersebut nampak menonjol pada penghujung 2012 seperti kasus 100 buruh di Toko SURYA Group Malioboro yang mogok kerja karena selama tiga tahun dibayar dengan upah di bawah UMP.

"Selain itu aduan 150 buruh PT Starlight Prime Thermoplast di Sleman yang di PHK tanpa ada pesangon. Kasus-kasus tersebut adalah catatan suram buruh di Yogyakarta," katanya.

Ia mengatakan dalam proses hubungan industrial, sesungguhnya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Namun, karena rendahnya partisipasi buruh dalam melapor atas pelanggaran tersebut, maka ada kesulitan dalam mengungkap pelanggaran tersebut.

"Di sinilah sesungguhnya peran negara dalam melakukan intervensi penegakan hukum diperlukan," katanya.

Secara nasional, katanya, menurut data Kemenakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan.

"Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari pengawas umum 1.460 orang, pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang. Dalam praktik hubungan industrial saat ini terlihat jelas lemahnya peran negara terhadap modal. Lemahnya peran negara ini terlihat secara sistematis hampir di tiap daerah," katanya.

Ia mengatakan masalah ketenagakerjaan pada masa datang akan terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius.

Pada masa perkembangan tersebut, pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi.

"Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi," katanya,
Penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaaan, kata dia, harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan.

"Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan," katanya.

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.

"Selama 2012 ABY menerima berbagai aduan dan laporan dari buruh. Pelanggaran upah dan PHK masih mendominasi laporan buruh ke ABY sehingga perlu adanya langkah serius bagi pemerintah kabupaten atau kota dalam melindungi buruh," katanya. (*/sun)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Bursa Pariwisata Targetkan Rp665 Milliar

PERSPEKTIF

Ketika Android Merampas Anak-anak Kami

Try Reza Essra Oleh: Try Reza Essra

"(Saya) lebih suka main di rumah, main game di Android," ucap Rasya Prima (8) sambil memainkan permainan Candy Crush Saga di telepon pintar..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - Hari ini, jam 09:08 WIB WIB

Jusuf Kalla Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam..


Nasional - Hari ini, jam 08:55 WIB WIB

JakMart Dorong Jakarta Jadi Destinasi Olahraga..