Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Nasional - 06/02/2013 03:54 WIB

Komnas HAM Siapkan Rekomendasi Tentang Revisi PP Guru

Komnas HAM. (Antara)

Komnas HAM. (Antara)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan, sudah menyiapkan rekomendasi terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang diindikasi mengekang kebebasan berserikat guru.

"Paling lambat 21 Februari 2013 sudah akan ada rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komisi X DPR, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh," kata Natalius Pigai di Jakarta, Rabu.

Komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM itu mengatakan apa pun argumentasi Mendikbud Mohammad Nuh terkait dengan revisi PP tersebut, tidak akan mempengaruhi rekomendasi Komnas HAM.

Namun, Natalius tetap berharap sebelum ada rekomendasi dari Komnas HAM, Kemdikbud sudah menghapus pasal dan ayat dalam draf revisi PP Guru yang berpotensi mengekang kebebasan guru untuk berserikat dan melanggar HAM.

"Orientasi kami dalam mengeluarkan rekomendasi adalah pada masalah substansial bukan masalah kedatangan Mendikbud dalam memenuhi panggilan Komnas HAM," tuturnya.

Mendikbud Mohammad Nuh tidak memenuhi panggilan pertama Komnas HAM pada Rabu untuk memberikan klarifikasi dan argumentasi terkait revisi PP Guru. Komnas HAM mengagendakan pemanggilan kedua pada 18 Februari 2013.

Sebelumnya, Jumat (1/2), tiga organisasi guru yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengadu ke Komnas HAM terkait revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Mereka menilai revisi PP tersebut merupakan upaya untuk membungkam dan memberangus organisasi guru yang selama ini bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dengan menggiring adanya organisasi profesi guru tunggal.

Pada pasal 44 ayat (3) draf revisi PP tersebut tercantum bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten-kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.

Organisasi juga harus memiliki kepengurusan di pusat dan semua provinsi serta minimal 75 persen kabupaten-kota, memiliki kode etik dan dewan pusat kehormatan guru sampai di tingkat kabupaten-kota.

Natalius Pigai mengatakan guru adalah figur yang sangat penting dalam membentuk karakter anak didik, termasuk dalam hal demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Karena itu, seharusnya guru juga mendapat kebebasan dalam berdemokrasi termasuk untuk berserikat dan berekspresi. (*/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Lulus PTN Jadi Acuan Penghargaan UN

PERSPEKTIF

Masyarakat Tunggu Janji Parpol

Oleh: Ahmad Buchori

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga keseriusan dan fokus penyelenggara negara..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - Hari ini, jam 01:09 WIB WIB

Zainal Bintang: Rapimnas akan Tentukan Langkah..


Nasional - Hari ini, jam 01:08 WIB WIB

Indra Nilai Timnas U-19 Alami Peningkatan Kualitas..