Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Nusantara - 05/03/2013 07:51 WIB

Utusan Jambi Temui Mendagri Terkait Sengketa Berhala

Jambi, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Jambi mengutus beberapa perwakilannya untuk menemui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait sengketa kepemilikan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Kami juga akan meminta petunjuk Mendagri bila Pulau Berhala sudah dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, di antaranya bagaimana dengan aset milik Provinsi Jambi yang telah dibangun di pulau itu selama ini," ujar Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jambi Jailani, di Jambi, Selasa.

Menurut dia, konsultasi dengan Mendagri juga terkait tentang adanya keinginan Pemprov Jambi untuk melakukan upaya hukum lagi terhadap sengketa Pulau Berhala.

Sebab pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan Nomor 62/PUU-X/2012, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ada dalam amar putusan yang menyebutkan posisi Pulau Berhala masuk wilayah Kepulauan Riau maupun Provinsi jambi.

"Tim kita tengah mempelajari celah mana yang tepat, sehingga dapat melakukan upaya hukum kembali menyangkut sengketa ini. Mungkin saja kita akan mengajukan PK ke MK," katanya.

Putusan MK Nomor 62/PUU-X/2012, tertanggal 21 Februari 2013, mengabulkan permohonan Bupati Lingga Darlia, Camat Singkep Kisanjaya dan Kepala Desa Berhala Saref, penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002, tentang pembentukan Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, tambahan lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4237) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sengketa Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau mulai muncul sejak Provinsi Riau dimekarkan, dengan dibentuknya Kabupaten Lingga pada tahun 2002. Dalam pembentukan Kabupaten Lingga ini memasukan Pulau Berhala ke dalam wilayah Kepri.

Padahal, sebelumnya Pulau Berhala berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2012, tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala yang sebelumnya menyebutkan masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Sebelumnya Gubernur Jambi Hasan Basri Agus pekan lalu, menyebutkan, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan Pulau Berhala.

Ia menyatakan kekalahan di tingkat MK akibat kesalahan pemerintahan Provinsi Jambi Jambi sebelumnya.

"Saya berharap masyarakat juga menyikapi masalah ini dengan tenang dan tidak terpancing," ujar gubernur. (*/jno)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

Lulus PTN Jadi Acuan Penghargaan UN

PERSPEKTIF

Masyarakat Tunggu Janji Parpol

Oleh: Ahmad Buchori

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga keseriusan dan fokus penyelenggara negara..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nusantara - Hari ini, jam 10:11 WIB WIB

46 Tim Kaltim Berebut ke Brazil..


Nusantara - Hari ini, jam 10:03 WIB WIB

Harga CPO Jambi Ditetapkan Turun Rp66/Kg..