Berita harian sumbar terkini update terlengkap

Berita

Nasional - 05/01/2014 10:17 WIB

Himsataki: Pemerintah yang Bertanggung Jawab pada TKI

Jakarta, (Antara Sumbar) - Dalam setiap permasalahan yang muncul pada penempatan dan perlindungan TKI sesungguh pemerintah yang harus bertanggung jawab sebagaimana amanat peraturan perundangan sehingga tidak tepat jika menyalahkan PPTKIS jika setiap kasus muncul.

Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Minggu, ketika ditanya tentang arah penempatan dan perlindungan TKI ke depan, mengatakan berdasarkan peraturan perundangan, pemerintah yang bertanggung jawab.
Dia menunjuk pasal 27 ayat 1 UU No. 39/2004 yang berbunyi "Pemerintah Indonesia tidak akan menempatkan TKI ke luar negeri bila negara penempatan belum mempunyai MOU dengan Negara Indonesia atau Negara penerima tidak mempunyai undang-undang perlindungan tenaga kerja asing".

Sementara sejak 2004, setelah terbitnya UU No. 39/2004, Indonesia melalui PPTKIS yang telah mendapat ijin dari Menakertrans RI, untuk menempatkan TKI baik formal maupun informal ke Negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, UAE, Yordan, Bahrain, dan Oman.

Bisa dikatakan bahwa negara-negara tersebut tidak mempunyai nota kesepemahan (MoU) dengan Indonesia untuk penempatan tenag kerja Indonesia. "Siapa yang harus bertanggungjawab pada kondisi seperti ini? Dirjen yang bertanggungjawab secara teknis karena memberi ijin atau Menteri si pembuat kebijakan?" kata Yunus.

Indonesia juga menempatkan TKI formal dan informal ke Asia Pasifik seperti Taiwan, Hongkong, Korea, Malaysia, Singapura dan Brunei Darusalam.

"Apakah negara-negara tersebut sudah mempunyai MoU dengan Indonesia? Bahkan Indonesia tidak pernah mengakui Taiwan sebagai sebuah Negara dan tidak mempunyai hubungan diplomatik tetapi terdapat ratusan ribu TKI di Taiwan. Bukankah ini juga pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 UU No. 39/2004?" ujar Yunus lagi.

Dari uraian tersebut, ucap pria yang acap menjadi narasumber pada sejumlah kasus TKI di pengadilan itu, terdapat kesengajaan pada pelanggaran pasal 27 ayat 1 sejak tahun 2004. Kini praktik menyimpang tersebut diteruskan oleh Dirjen Binapenta Kemenakertrans saat ini.

Pada tahun politik saat ini, dia mengimbau sudah saatnya semua praktik tersebut ditinjau ulang. Presiden sebagai kepala pemerintahan hendaknya mengevaluasi penempatan dan perlindungan TKI dan menindak aparatnya yang membiarkan terjadinya penyimpangan dan mengabaikan keselamantan warganya di luar negeri.

UU 39/2004 pasal 80 dan 81 menyatakan masalah perlindungan TKI di luar negeri akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut baru diterbitkan Januari 2013 setelah UU 39/2004 berjalan delapan tahun.

Dalam kondisi demikian, menurut Yunus, terdapat tiga kemungkinan. Pertama, Presiden tidak pernah mengevaluasi kinerja Menterinya. Kedua, Presiden lalai terhadap tanggung jawabnya mengeluarkan peraturan pemerintah tentang perlindungan TKI selama delapan tahun setelah puluhan ribu bahkan ratusan ribu TKI bermasalah di luar negeri.

Ketiga, agaknya Presiden sampai saat ini tidak menegur para pembantunya yang telah melanggar pasal-pasal di dalam UU 39/2004. "Presiden membiarkan kesalahan terjadi berulang-ulang," kata Yunus.

Dia juga menilai DPR sebagai penyusun UU 39/2004 bersama pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan, abai dan pura-pura tidak tahu bahwa terjadi pelanggaran UU 39/2004 oleh Kemenakertrans sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini.

"Jika praktik seperti ini terus berlangsung dimana UU disusun untuk dilanggar maka selayaknya tidak perlu ada UU karena semuanya tutup mata pada konsisi sekitarnya," ucap Yunus.

Dia berharap ada perbaikan di tahun ini, minimal menjadi perhatian serius oleh pemerintahan baru hasil pemilu nanti. "Siapa pun yang dipercaya rakyat agar penempatan dan perlindungan TKI tidak menjadi komoditas politik tetapi dikembalikan ke tujuan semulanya, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tidak mampu," demikian Yunus. (*/WIJ)

ANTARA Sumbar

kirim komentar untuk berita Kirim Komentar

  kode:
Aie Angek Cottage
Flash Player dibutuhkan untuk memutar video.

3000 Aparat Amankan Daerah Rawan Macet

PERSPEKTIF

Puasa dan Piala Dunia 2014

A.R. Loebis Oleh: A.R. Loebis

Babak penyisihan grup Piala Dunia 2014 di Brazil sudah selesai digelar dan ada hikmahnya bagi pemain Iran dan Bosnia-Herzegovina yang tidak lolos ke..

Pasang Iklan dan Banner di antarasumbar.com
akses m.antarasumbar.com dari gadget mu
DEFAULT BANNER 27

Nasional - Hari ini, jam 06:51 WIB WIB

PAN: Prabowo-Hatta Sengaja Tak Beberkan Data..


Nasional - Hari ini, jam 06:50 WIB WIB

PAN: Gugatan Prabowo-Hatta Dianggap Remeh..